TIMES JABAR, BANDUNG – Pemkab Bandung sebenarnya sudah punya konsep pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB), dalam rangka pengembangan Kecamatan Soreang sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Sejauh mana progresnya?

Pada Juni 2018 silam, konsep KSTB ini sudah diajukan ke Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kementerian PUPR RI) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Sebab dalam membangun pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten, perlu anggaran yang besar, di mana pemerintah pusat harus turun tangan.

Konsep KSTB tersebut dibuat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, seiring dengan rampungnya pembangunan Jalan Tol Soroja (Soreang dan Pasir Koja), yang diyakini akan berdampak terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi di Soreang dan sekitarnya.

Pra konsultasi regional pun sudah dilakukan guna mendukung pengembangan infrastruktur KSTB. Saat ini Pemkab Bandung sudah merencanakan pengembangan infrastruktur KSTB.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung, Deni Iman Kertabudi mengakui, pengembangan KTSB terkendala anggaran.

"Tahapan pengembangan KTSB memang agak tersendat, karena terkendala angaran, juga modal sosialnya atau ketahanan masyarakat terhadap kotanya pun masih perlu ditingkatkan," ungkap Budi kepada TIMES Indonesia, Jumat (4/11/2022).

Kendati begitu, lanjut Deni, pengembangan Soreang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung hingga kini masih terus dilaksanakn. Di Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), sudah tertuang rencana pengembangan KTSB yang luasnya mencapai 2.525 hektare.

Itu meliputi Kecamatan Margaasih, Kutawaringin, Katapang, dan Kecamatan Soreang sendiri. Kawasan ini diharapkan akan menjadi tujuan utama wisata dan juga investasi di Indonesia

Untuk pengembangan KSTB sudah ada draft rencana peruntukannya. Di antaranya akan dijadikan Central Business District yang dilengkapi dengan berbagai pusat jasa dan perdagangan, rumah sakit.

Juga disiapkan universitas dan akademi olah raga, hotel atlet, apartemen dan condotel, Kampung Sunda, Lapangan Golf, sistem jaringan jalan sekunder, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka hijau, rusunawa dan lainnya.

Strategi untuk menjamin kelancaran pengembangan KSTB, salah satunya antisipasi terhadap spekulan lahan melalui penyusunan regulasi. Misalnya dengan dibentuk land freezing.

Kemudian, strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat non cost recovery serta mendorong konsep PPPP (Public Private People Partnership) yang melibatkan peran serta dari masyarakat lokal.

Dalam KTSB juga terdesain ada danau, kolam retensi seperti yang ada di Komplek Perumahan Bumi Parahyangan Kencana (Parken).

Kemudian ada teras Ciwidey untuk riverside, ada Kampung Sunda, fasilitas Skywalk di Masjid Al Fathu sampai Munara 99, yang sudah terealiasi. Pusat kebudayaan seni teknologi di juga sudah berdiri di Gedong Budaya Soreang.

Selebihnya seperti kawasan pedestrian sampai Alun-alun Soreang, Pasar Induk Kutawaringin, fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran)

Sebenarnya secara geografis, Soreang merupakan kota yang strategis karena terletak di tengah-tengah. Pertemuan utara-selatan, timur-barat, ada di Soreang.

Inilah salah satu alasan yang menjadikan rencana pembangunan Jalan Tol Soreang-Cidaun menjadi proyek strategis nasional di bawah kewenangan Pemprov Jabar. Tol Soreang-Cidaun ini nantinya jalan tol vertikal utara selatan untuk menunjang akses pariwisata Bandung Raya.

"Sekarang sebenarnya kita tinggal mengeksekusi rancangan yang sudah ada dalam konteks Cekungan Bandung. Hanya memang, masalah penganggaran menjadi kendala. Untuk itu pemerintah pusat perlu turun tangan," ungkap Deni.

Terlebih masih banyak infrastruktur yang belum jadi hingga saat ini. Seperti Jalan Lingkar tengah Selatan di Soreang yang belum jadi. Kemudian akses Tol Soroja ke Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, juga berlum berlanjut meski sudah diusulkan ke pemerintah pusat. (*)