TIMES JABAR, BANYUWANGI – Polres Majalengka, memulai pembentukan polisi penggerak ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Program ini merupakan bagian dari upaya strategis Polri untuk mendukung swasembada pangan asta cita dan sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Di kota berjuluk Angin, Polres Majalengka menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) untuk melaksanakannya.

Hal itu diungkapkan Kapolres Majalengka, AKBP Indra Novianto melalui Wakapolres, Kompol Asep Agustoni saat rapat bersama para Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Majalengka, Rabu (11/12/2024).

Dalam rapat tersebut, Wakapolres juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Polres Majalengka telah menetapkan satu polisi satu desa sebagai polisi penggerak ketahanan pangan yang tersebar di seluruh polsek jajaran Polres Majalengka.

Dengan sinergi yang terjalin antara Polri, pemerintah (DKP3) khususnya para Ketua Gapoktan, program ketahanan pangan dapat berjalan lancar. Ia pun menegaskan, Polres Majalengka akan terus mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pj Bupati Majalengka Minta DKP3 Siapkan Konsep Hilirisasi Pangan

Sementara itu, ditempat terpisah Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, meminta DKP3 Kabupaten Majalengka menyiapkan konsep hilirisasi pangan.

Konsep hilirisasi di bidang pertanian dapat dilakukan pada jagung yang diolah menjadi pakan ayam petelur, dan telurnya diolah untuk memenuhi kebutuhan makan siang bergizi gratis.

Terlebih, Majalengka merupakan daerah penghasil jagung yang kualitasnya telah diakui, sehingga memiliki potensi besar untuk menerapkan hilirisasi pangan.

"Kami meyakini Majalengka akan lebih maju dibanding daerah lain apabila konsep hilirisasi untuk mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan ini diterapkan," pungkas Dedi Supandi. (*)