TIMES JABAR, INDRAMAYU – Maraknya aksi unjuk rasa terkait Kontroversi Ponpes Al-Zaytun, membuat Forum Pondok Pesantren (FPP) bersama Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI) Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, turut angkat bicara, Minggu (25/6/2023).

Menurut Ketua RMINU Indramayu, Uzun Mauzun, Kontroversi Ponpes Al-Zaytun menyerahkan masalah ini kepada tim investigasi yang ditugaskan oleh gubenur maupun pusat. Apapun keputusannya akan dukung penuh dan kawal bersama-sama pemeritah.

"Ponpes Al-Zaytun itu tidak terdaftar dan belum masuk kedalam FPP maupun RMI, Kemungkinan Ponpes Al-Zaytun punya Kominitas tersendiri," terang Uzun Kepada media saat menggelar Halaqoh Pesantren Peradaban di Griya Amal H Suwarto Indramayu.

Terkait ucapan Ketua PWNU Jabar Juhadi Muhammad perihal orang tua yang memondokan anaknya ke Ponpes Al-Zaytun hukumnya haram, kalau menurut FPP ini belum ada imbauan, Al-Zaytun itu sesat atau tidak sesat. Karena itu bukan ranahnya.

"Kalau Ponpes Al-Zaytun disesatkan semua disesatkan bagi kami itu tidak adil. Karena disitu banyak anak santri dan ustad nasibnya gimana, yang tepat adalah oknumnya," ucapnya.

Juhadi mengatakan, pihaknya belum tau ada penyimpangan atau tidak karena belum ada investigasi.

"Kalau memang dikatakan Kemenag itu sesat, maka ijin dari ponpes tersebut harus dicabut dan itu tidak tidak mempengaruhi nama ponpes yang lainnya, itu hanya oknum," katanya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah menuntaskan permasalahan tersebut agar tidak terjadi huru hara, dan berdampak keresahan terhadap masyarakat khususnya para santri. Pemerintah harus cepat mengambil keputusan bahwa bagai mana keadaan Ponpes Al-Zaytun tersebut. (*)