TIMES JABAR, CIANJUR – Guru dan tenaga kependidikan honorer madrasah di Kabupaten Cianjur menunjukkan ketegasan sikap mereka dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Para pengunjuk rasa ini, yang merupakan bagian dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Cianjur, datang membawa tuntutan mendesak agar pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap nasib dan masa depan mereka.

Inti dari aksi damai ini adalah desakan agar pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki kesejahteraan para pendidik madrasah serta memberikan kepastian mengenai status kepegawaian yang selama ini menggantung. 

Dalam hal ini para guru menyoroti bahwa tunjangan insentif yang mereka terima saat ini dinilai belum layak dan menuntut agar nilai tunjangan tersebut dinaikkan secara signifikan. 

Lebih lanjut, mereka juga menyuarakan perlunya kesempatan yang setara untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah swasta, mencontoh kebijakan yang telah berlaku untuk guru madrasah negeri.

Ketua PGMI Kabupaten Cianjur, Miad Zainal Muttaqin, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa hingga saat ini, ribuan guru madrasah di Cianjur masih terperangkap dalam kondisi ketidakpastian finansial dan karier. 

Untuk itu Miad menegaskan tuntutan kelompoknya yang spesifik, yaitu meminta agar guru yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun dapat langsung diangkat menjadi PPPK tanpa perlu melalui proses tes seleksi. 

"Guru madrasah swasta sudah lama berjuang mendidik generasi bangsa, tapi nasibnya tak kunjung berubah. Pemerintah wajib menyejahterakan mereka,” tegas Miad saat berorasi di tengah kerumunan massa dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (7/10/2025).

Selain masalah insentif dan status, PGMI Cianjur juga mengangkat isu perlindungan. Mereka mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan sosial bagi guru madrasah, termasuk keikutsertaan mereka dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Isu lain yang disorot adalah minimnya perlindungan hukum bagi para guru yang sering menghadapi masalah di lapangan tanpa adanya dukungan advokasi yang memadai. 

“Bahwa guru madrasah itu bukan warga kelas dua. Kami menuntut hak yang sama, termasuk jaminan sosial dan perlindungan profesi,” tuturnya. Hal tersebut disampaikannya untuk menegaskan bahwa tenaga pendidik madrasah layak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara dari negara.

PGMI Cianjur juga mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan RA dan Madrasah. Mereka berharap regulasi daerah ini dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik madrasah di wilayah Cianjur. 

"Kami bertekad untuk terus mengawal tuntutan ini hingga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan jawaban konkret dan solusi pasti atas ketidakjelasan nasib guru madrasah swasta," tukasnya. (*)