TIMES JABAR, JAKARTA – Data Daftar Pemilih Tetap di KPU bocor. Data berupa NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS tersebut bocor ke publik.

Atas kebocoran tersebut, dikhawatirkan data itu disalahgunakan dan bisa mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu pun menuai komentar dan tanggapan banyak pihak.

KPU pun secara resmi buka suara terkait soal tersebut. KPU mengatakan, mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. 

"Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya," demikian keterangan resminya dari KPU diterima TIMES Indonesia, Kamis (30/11/2023).

KPU kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.

KPU menyampaikan, pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut.

Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih.

"KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih," demikian ujar KPU. (*)