TIMES JABAR, JAKARTA – Seruan agar Airlangga Hartanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar terus digaungkan. Itu setelah menteri Presiden Jokowi (Joko Widodo) itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) soal dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

Terbaru, salah satunya seruan itu datang dari Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Menurutnya, pemeriksaan terkait korupsi minyak sawit mentah terhadap Airlangga tersebut akan berdampak pada partai yang sedang dipimpinnya.

Menurutnya, pengunduran diri Airlangga dari kursi nakhoda Partai Golkar sangat tepat jika dilakukan sekarang. Itu karena, sebentar lagi Pemilu 2024 akan segera dilakukan. Dengan begitu, Partai Golkar akan terselamatkan.

"Airlangga harus mudur dari (jabatannya) Ketum Partai Golkar," katanya di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, dikutip TIMES Indonesia, Kamis (27/7/2023).

Ia pun pesimis nantinya Airlangga Hartanto bisa lepas dari kasus korupsi tersebut. Itu setelah ia diperiksa setelah 12 jam oleh Kejagung.  "Kalau sudah dipanggil Kejaksaan 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?" ujarnya.

Sebelumya, tiga ormas pendiri Partai Golkar yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) juga pernah meminta Airlangga Hartanto mundur dari Ketum Golkar.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrance T.P Siburian dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Alasan agar Airlangga Hartanto diminta mundur ini bukan karena soal kasus dugaan korupsi, namun ia dinilai tak bisa membuat Partai Golkar maju.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujarnya.

Sebelumya, Senin (24/7/2023), Kejagung memeriksa Airlangga Hartarto selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah tersebut.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Kutandi mengatakan, Airlangga diperiksa selaku perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menyampaikan, Airlangga setidaknya menjawab 46 pertanyaan penyidik selama proses pemeriksaan. "Ini merupakan pemeriksaan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO tahun 2022," ujar Kuntadi kepada awak media.

Apa saja keterlibatan Airlangga Hartanto? Ia mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan banyak soal kasus tersebut. Saat ini, kata dia, masih terlalu dini untuk menyatakan keterlibatan Airlangga dalam kasus dugaan korupsi ini.

"Sasti kami dalami. Sepanjangan ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti kami dalami. Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya dalam kasus ini," katanya.

Usai proses pemeriksaan, Airlangga juga tak bicara banyak. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya sudah menyampaikan informasi yang sebaik-baiknya kepada Jaksa. "Saya menjawab 46 pertanyaan. Dan saya sudah menjawab sebaik-baiknya," kata Airlangga.

Dalam kasus ini, Kejagung sendiri sudah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. (*)