TIMES JABAR, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Usaha Madani Karya Mulia di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank terpicu setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia pada tanggal 5 Februari 2024. Namun, jangan khawatir, LPS memastikan bahwa simpanan nasabah akan dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

LPS tidak tinggal diam. Mereka akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan untuk memastikan keadilan dalam pembayaran. Selama 90 hari kerja setelah pencabutan izin, LPS akan menyusun pembayaran secara bertahap. Informasi status simpanan dapat diakses di kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia atau melalui website resmi LPS (www.lps.go.id).

Bagi nasabah yang menjadi debitur bank, tidak perlu khawatir. Pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman masih bisa dilakukan di kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto, memberikan imbauan kepada nasabah agar tetap tenang.

"Jangan terpancing oleh provokasi yang dapat menghambat proses pembayaran klaim dan likuidasi. Hindari percaya pada pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan atau biaya kepada nasabah," kata Dimas, Senin (5/2/2024).

Jika nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut, Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS siap membantu di nomor 154. Proses ini adalah tahap kritis dalam menjaga stabilitas keuangan, dan LPS bertindak sebagai pelindung utama dalam menjaga kepercayaan nasabah. (*)