TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Ratusan masyarakat Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Jumat (29/11/2024)

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kinerja Bawaslu yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu, khususnya terkait praktik money politics pada Pilkada 2024 lalu.

Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Tipu (Alimkatipu), Dalam orasinya, Dani menyebut bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keadilan dan mengungkap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Kota Tasikmalaya.

"Kami menduga kuat adanya praktik money politics yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pilkada. Bukti-bukti sudah kami laporkan, mulai dari rekaman video, rekaman suara, hingga kesaksian langsung dari korban. Nilai uang yang diberikan variatif, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp200 ribu," ujar Dani Sihab.

Dani juga menegaskan bahwa pihak Bawaslu dan KPU harus menindak tegas pelaku pelanggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

 "Demokrasi di Kota Tasikmalaya tidak boleh dirusak. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar," tambahnya.

Dani menyatakan bahwa aksi tersebut tidak membawa nama pasangan calon tertentu. "Kami hanya ingin memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Jika demokrasi dicederai, maka itu adalah penghianatan terhadap kepercayaan rakyat," katanya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran sejak masa tenang hingga hari pemungutan suara.

"Kami menerima laporan melalui berbagai saluran, termasuk hotline dan pesan langsung kepada komisioner. Semua laporan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Saat ini, kami sedang mendalami beberapa dugaan pelanggaran, termasuk money politics," ujar Zaki.

Zaki menambahkan, pihaknya telah melakukan investigasi terhadap sejumlah laporan yang dilengkapi dengan bukti seperti video dan rekaman suara. "Kami sedang mendalami laporan ini. Jika ditemukan cukup bukti, maka kasusnya akan kami proses lebih lanjut," jelasnya.

Ketika ditanya apakah dugaan money politics melibatkan semua pasangan calon, Zaki menyebut bahwa investigasi masih berlangsung.

"Kami belum bisa menyimpulkan, tapi kami pastikan akan menindaklanjuti semua temuan ini secara objektif dan profesional," katanya.

Aksi unjuk rasa ini menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya menjadi pesta demokrasi. Masyarakat berharap, dugaan pelanggaran seperti money politics dapat ditangani dengan tegas untuk menjaga integritas demokrasi di Kota Tasikmalaya.

Dani Sihab menutup orasinya dengan peringatan keras, "Jika demokrasi terus dicurangi, maka ini akan menjadi awal kehancuran kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan keadilan untuk Kota Tasikmalaya."tandasnya

Bawaslu diharapkan segera menyelesaikan investigasi dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Transparansi dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu akan menjadi kunci dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Kota Tasikmalaya. (*)