TIMES JABAR, BANDUNG BARAT – Kabar gembira datang dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab Bandung Barat) yang berhasil melunasi seluruh utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp285 miliar. 

Dengan lunasnya utang tersebut, Pemkab Bandung Barat optimistis kondisi keuangan daerah akan semakin sehat pada tahun 2025.

"Beban pengeluaran utang sudah selesai semua. Maka tahun depan kita tidak ada beban, dan semoga ini lebih bagus untuk APBD." ujar Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, dalam keterangannya pada Jumat (11/10/2024)

Dijelaskan Ade Zakir, utang sebesar Rp285 miliar tersebut digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan di wilayah selatan di Bandung Barat sepanjang kurang lebih 71 kilometer. Bahkan, proyek ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

"Dengan selesainya pembayaran utang ini, kita bisa lebih fokus pada pembangunan di sektor lain," ucapnya. 

Upaya Pemda KBB

Menurut Ade Zakir, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda KBB untuk melunasi utang tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dan melakukan efisiensi anggaran. 

"Upaya yang telah kita lakukan akhirnya membuahkan hasil dengan terlunasnya seluruh utang kepada PT SMI," tuturnya. 

Prospek ke Depan

Dengan lunasnya utang, Ade Zakir menjelaskan, Pemkab Bandung Barat kini memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melaksanakan program-program pembangunan lainnya. 

"Diharapkan kondisi keuangan yang lebih sehat akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat," katanya menandaskan. 

Latar Belakang Utang Pemkab Bandung Barat ke PT SMI 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerja sama dengan PT SMI pada tahun 2020 untuk mendapatkan pinjaman guna membiayai proyek perbaikan jalan. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu tiga tahun dengan bunga 6,26%. 

Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sempat memberikan tantangan tersendiri bagi Pemkab Bandung Barat dalam melunasi utang tersebut, mengingat adanya penurunan pendapatan daerah akibat terdampak sektor pariwisata. (*)