TIMES JABAR, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa sebagai salah satu upaya mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah ini dinilai penting untuk menekan defisit neraca perdagangan serta mengurangi ketergantungan negara terhadap impor energi.

Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan industri LPG di dalam negeri akan semakin didorong dengan memanfaatkan potensi propana (C3) dan butana (C4) yang tersedia di Indonesia.

"Kita harus membangun supaya kita bisa mengurangi impor, karena jika impor terlalu banyak, itu akan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan cadangan devisa kita," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pemerintah mencatat bahwa belanja negara untuk impor minyak dan gas mencapai Rp450 triliun setiap tahunnya. Dengan menekan impor LPG, diharapkan pengeluaran negara dapat berkurang.

Selain itu, pembangunan pipa gas dari Aceh ke Jawa ini menjadi salah satu solusi penting dalam menyeimbangkan distribusi gas di Indonesia.

"Ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera, atau gas kita di Sumatera lebih banyak, bisa kita kirim ke Pulau Jawa. Inilah akan menjadi salah satu instrumen penting," katanya.

Dalam upayanya menangani masalah impor LPG yang tinggi serta disparitas harga di dalam negeri, Bahlil berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurut dia, perbedaan harga yang signifikan ini memberikan ruang bagi masuknya impor yang berlebihan, yang harus segera diatasi.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah segera membangun hilirisasi LPG. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor. (*)