TIMES JABAR, JAKARTA – Langkah berani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntikkan dana segar Rp200 triliun ke sejumlah bank BUMN menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan likuiditas sektor keuangan nasional. Dana jumbo itu disalurkan ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Tujuan kebijakan ini jelas: menjadikan bank BUMN lebih produktif dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, baik skala mikro maupun makro. Suntikan dana besar itu juga menjadi ujian nyata bagi dunia perbankan pelat merah. Apakah mereka mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif atau justru kembali bermain aman seperti sebelumnya.

Selama ini, bank-bank BUMN cenderung berhati-hati bahkan pasif dalam mendukung roda perekonomian nasional. Ketika lembaga keuangan swasta dan asing lebih agresif menawarkan pembiayaan proyek dengan bunga kompetitif, bank BUMN justru tampak enggan mengambil risiko. Padahal, dalam konteks ekonomi nasional, keberanian mengambil peran produktif adalah bentuk nyata dukungan terhadap visi pemerintah.

Kenyataannya, pelaku usaha terutama sektor UMKM masih kerap mengeluhkan sulitnya mengakses modal kerja. Prosedur yang berbelit, jaminan yang tidak cukup, serta penilaian kelayakan usaha yang kaku membuat banyak pelaku UMKM tersisih dari akses pembiayaan. Kondisi ini bertolak belakang dengan target pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (14 Oktober 2025), Menteri Purbaya menyebut adanya peningkatan permintaan ritel hingga 5,8 persen setelah kebijakan penambahan likuiditas dijalankan. Ia optimis, langkah ini akan mendorong konsumsi masyarakat dan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Gebrakan Purbaya yang dikenal komunikatif dan sederhana ini tentu menimbulkan dinamika tersendiri. Tak sedikit pimpinan bank BUMN merasa tidak nyaman, seolah tanggung jawab pertumbuhan ekonomi adalah urusan presiden dan para menteri ekonomi saja. Kolaborasi antara pemerintah dan BUMN adalah syarat mutlak agar beban negara menjadi lebih ringan dan roda ekonomi bergerak lebih cepat.

Sayangnya, masih ada sebagian pimpinan BUMN yang menjadikan jabatan sebagai ajang mencari proyek untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Fakta ini terlihat dari beberapa kasus hukum yang menjerat pejabat tinggi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Pola pikir sempit seperti ini yang justru menghambat transformasi ekonomi nasional.

Sikap tegas Purbaya dalam mengawasi kinerja bank BUMN layak diapresiasi. Ia bahkan beberapa kali hadir mendadak dalam rapat direksi untuk memastikan dana tambahan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Gaya kepemimpinan yang lugas dan transparan ini menjadi harapan baru publik terhadap wajah baru Kementerian Keuangan.

Kebijakan Purbaya yang tak kalah menarik adalah keputusan agar DANANTARA membayar cicilan proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dividen BUMN, bukan dari APBN. Langkah ini menunjukkan kesadaran fiskal yang matang menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Per September 2025, defisit APBN telah mencapai Rp371,5 triliun atau 1,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia membutuhkan lebih banyak sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa dan Andi Amran Sulaiman dua menteri yang memahami realitas bisnis dan berpikir produktif dalam membangun ekonomi bangsa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Tantangannya bukan pada potensi, tetapi pada kemampuan mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal dan sektor riil harus berjalan seimbang. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar rakyat terutama pangan tetap terjaga. Program swasembada pangan harus berlanjut untuk menjamin ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

Bangsa besar membutuhkan pemimpin dengan langkah berani dan strategi jangka panjang. Gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa menjadi awal dari perubahan besar jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kini, publik tinggal menanti: apakah gebrakan itu benar-benar menjelma menjadi hasil kerja nyata.

***

*) Oleh : Sugiyarto, S.E., M.M., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pakuan Bogor.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.