PANGANDARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan relokasi bagi warga eks Pasar Wisata (PW), Rabu (11/3/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lahan sekaligus memastikan kesiapan pembangunan rumah bagi warga yang akan dipindahkan ke lokasi baru.

Dalam peninjauan itu, Asep didampingi Kepala Desa Sukahurip serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) , Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Asep menjelaskan bahwa pembangunan rumah relokasi dilakukan melalui skema bantuan langsung kepada penerima manfaat. Pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penerima bantuan atau melalui kelompok swadaya masyarakat.

"Kami ingin memastikan proses relokasi berjalan dengan baik, termasuk kesiapan lahan dan pembangunan rumah bagi masyarakat," ujarnya saat meninjau lokasi.

Baca juga

Mengenal Tradisi Lebaran di Pacitan, Ada Prepegan hingga Lebaran Ketupat

Perlu Antisipasi Risiko Longsor

Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menyoroti kondisi tanah di kawasan relokasi yang dinilai memiliki potensi longsor. Karakteristik tanah merah yang bercampur batu lempung membuat kawasan tersebut memerlukan penanganan khusus sebelum pembangunan dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengurangi risiko tersebut, ia menyarankan adanya penguatan struktur lahan melalui pembangunan terasering serta sistem drainase yang memadai.

Menurutnya, pengaturan aliran air dari bagian atas bukit sangat penting agar tidak langsung mengalir ke area pemukiman yang dapat memicu pergerakan tanah.

Infrastruktur Dasar Jadi Perhatian

Selain kondisi lahan, Asep juga menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang matang. Ia meminta agar dokumen perencanaan seperti site plan disiapkan secara jelas sebagai acuan pembangunan.

Baca juga

RSUD Pandega Pangandaran Ingatkan Waspada Campak, Imunisasi MR Penting untuk Anak

Fasilitas dasar seperti MCK, akses jalan, dan jaringan listrik juga menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.

Ia menilai akses jalan menuju lokasi relokasi perlu segera dipersiapkan agar kendaraan pengangkut material, termasuk truk, dapat masuk ke area pembangunan.

"Kalau infrastrukturnya siap, masyarakat yang nantinya menempati kawasan ini bisa tinggal dengan lebih layak dan nyaman," pungkasnya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk melengkapi berbagai fasilitas tersebut, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan pada tahun berikutnya. (*)