Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa kehadiran layanan internet berkecepatan 100 Mbps dengan tarif Rp100 ribu per bulan dapat menjadi titik balik pemerataan akses digital nasional. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tingginya biaya internet yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Menurut Nezar, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas layanan digital. Padahal, dari segi infrastruktur, cakupan jaringan telekomunikasi nasional sebenarnya sudah menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk.

“Jaringan telekomunikasi kita sudah mencakup 97 persen wilayah yang didiami di Nusantara. Dari sisi lanskap sudah baik, tetapi kualitas internet kita masih harus ditingkatkan,” ujar Nezar dalam acara peluncuran Internet Rakyat di Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Nezar menambahkan, fokus pemerintah saat ini tidak lagi sekadar memperluas cakupan geografis jaringan, melainkan pada peningkatan kualitas layanan serta keterjangkauan harga (affordability) bagi masyarakat luas.

Kebutuhan akan akses internet yang cepat dan stabil dinilai semakin mendesak. Terlebih, transformasi digital di berbagai sektor vital—seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, hingga ekonomi kreatif—tengah dipacu secara masif. Kehadiran internet murah berkecepatan tinggi diproyeksikan mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital secara lebih produktif.

Baca juga

Pemkot Cimahi Sediakan Akses Melalui Sumur Bor bagi Masyarakat yang Alami Krisis Air Bersih

Ia pun mengapresiasi inisiatif program seperti Internet Rakyat yang dinilai konkret dalam menjembatani kesenjangan digital antarwilayah.

“Kalau kita bisa menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu, ini akan menjadi game changer. Ini bukan hanya soal koneksi internet, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara,” tegas Nezar.

Lebih lanjut, transformasi digital yang sukses memerlukan sokongan infrastruktur yang inklusif agar kue ekonomi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan publik tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi, melainkan mampu memanfaatkannya untuk mendongkrak kesejahteraan.

“Kita ingin akses digital ini semakin inklusif. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena tidak mampu mengakses internet yang berkualitas,” tambahnya.

Baca juga

Papan Bahasa Isyarat di Sudut Mal, Langkah Kecil APPBI Menuju Layanan Publik yang Inklusif

Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, serta penyedia layanan telekomunikasi (provider). Mengingat tantangan geografis Indonesia yang berpulau-pulau, diperlukan pendekatan yang inovatif agar distribusi sinyal bisa berjalan lebih efisien.

Selain memperluas keterjangkauan, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mematangkan kualitas jaringan nasional agar siap menyambut ekosistem teknologi masa depan, seperti kecerdasan artifisial (AI), layanan cloud, hingga Internet of Things (IoT).

“Ke depan kebutuhan bandwidth kita akan semakin besar. Karena itu, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama,” jelas Nezar.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan sektor industri, layanan internet cepat bertarif murah ini diharapkan mampu membuka keran peluang baru bagi masyarakat—baik dalam mengakses pendidikan digital, memperluas skala bisnis UMKM, hingga memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di kancah global. (*)