TASIKMALAYA – Pasca pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan oleh PT Pos dianggap tidak adil, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Cintarasa (FC) mengundang dan menuntut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) (TKSK) Dinas Sosial berikan keterangan.

Ketua Forum Cintarasa Endang Roslana sewaktu ditemui TIMES Indonesia mengungkapkan pihaknya menginisiasi mengundang Dinas Sosial ke lingkungannya untuk memberikan penjelasan, sebab beberapa penjelasan yang didapat dari pengurus lingkungan dinilai tidak jelas.

"Ide ini berawal dari ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pembagian bansos yang dirasakan tidak adil, saya minta kejelasan dari RW, namun keterangan RW dinilai oleh kami ngambang dan tidak jelas, oleh sebab itu saya minta persetujuan RW untuk mengundang dinas sosial untuk bisa berdiskusi di Bale RW," ungkap Endang sewaktu ditemui TIMES Indonesia, Senin (21/3/22) 

Endang Roslana yang akrab di sapa Acil menyebut sebanyak 316 warga masyarakat yang mengajukan bansos belum terealisasi semua, itu pun masih bermasalah karena apabila dilihat dari masyarakat yang mendapatkan bansos tersebut terjadi ketimpangan, dimana masyarakat yang memang sangat membutukan tidak masuk dalam daftar DTKS.

Baca juga

Misteri Mayat di Hutan Majalengka Terungkap, Ternyata Lansia 81 Tahun yang Hilang

"Warga kami atas nama Tiktik jelas sangat membutuhkan, dia seorang janda sudah tidak bisa bekerja karena sakit gagal ginjal yang dideritanya belasan tahun yang lalu tidak masuk ke dalam DTKS, kan ini yang menjadi sorotan masyarakat kepada pengurus lingkungan," tandasnya.

Ia meminta kepada Dinas Sosial agar dapat merevisi data yang menjadi acuan pembagian Bansos, pihaknya berharap hasil pertemuan dengan pihak perwakilan dengan dinas sosial bukan hanya wacana belaka, tetapi harus segera direalisasikan.

"Ini jangan hanya wacana, tapi ini harus direalisasikan, apakah ada pergeseran penerima manfaat ataupun penambahan, sebab sebanyak delapan pengajuan data dari pihak RW sampai saat ini belum ada tanggapan," ungkapnya.

Sementara itu petugas TKSK perwakilan dari Kementrian Sosial Eva Patimah, S.KM usai pertemuan mengakui bahwa permasalahan DTKS yang dikelolanya masih memerlukan pembenahan dan perbaikan, namun menurutnya perbaikan data tersebut tidak seperti membalikkan tangan tetapi memerlukan waktu untuk melakukan proses, apalagi TKSK di kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hanya satu orang.

"Saya apresiasi atas inisiasi dari forum ini, walaupun saya sedikit kewalahan karena masyarakat di sini sangat heterogen, tapi ini adalah tugas saya sebagai TKSK untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.

Menurutnya peran RT/RW sangatlah memegang peranan yang sangat penting, sebab yang paling tahu tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah pengurus lingkungan.

Dirinya berharap pengurus lingkungan dapat membantu para keluarga penerima manfaat (KPM) untuk dapat membimbing masyarakat dalam penyaluran bansos ini. "Peran RT/RW sangatlah penting, apalagi tentang kemanfaatan data DTKS yang bisa dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan sosial kesejahteraan, oleh sebab itu silakan kepada masyarakat yang memang tidak puas agar mengajukan perbaikan data dengan mengacu pada 11 kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan," pungkasnya. (*)