MAJALENGKA – 10 November 1945 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Dentuman perlawanan di Surabaya tidak hanya menandai keberanian bangsa menghadapi Sekutu, tetapi juga menyimpan jejak strategis seorang ulama dari Cirebon.

Dialah KH Abbas Abdul Jamil, tokoh yang disebut berada di balik penentuan momentum serangan yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, menegaskan bahwa penetapan tanggal 10 November tidak bisa dilepaskan dari peran KH Abbas.

"Tanpa Kiai Abbas, tidak ada istilah 10 November. Bahkan bisa jadi Hari Pahlawan tidak diperingati pada tanggal itu," ujarnya kepada TIMES Indonesia, (9/8/2026)

Resolusi Jihad dan Penentuan Serangan Fajar

Sejarah mencatat, seruan perlawanan bermula dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Fatwa tersebut menetapkan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain, dan gugur dalam perjuangan bernilai syahid.

Seruan itu menggerakkan ribuan santri dan ulama. Namun, waktu serangan baru dipastikan setelah KH Abbas Abdul Jamil tiba di Surabaya pada 9 November 1945.

"Ketika ditanya kapan serangan dimulai, beliau menjawab: ‘Serangan fajar, 10 November," kata Kiai Asep.

Keputusan itu menjadi penentu jalannya pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia.

Strategi Ulama di Medan Tempur

Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), Prof. Dr. Usep Abdul Matin, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategi militer yang matang.

Pasukan Sekutu saat itu menyusun peta serangan dengan fokus pada pusat kota. Namun, KH Abbas justru memanfaatkan celah tersebut.

"Serangan pagi hari memungkinkan pasukan kita masuk lebih dulu ke pusat kota, sementara kekuatan lain mengepung dari pinggiran. Itu strategi yang sangat cerdas," ujarnya.

Dalam pertempuran itu, KH Abbas disebut memimpin langsung di garis tengah, sementara laskar santri lainnya bergerak dari berbagai sisi. Pertempuran berlangsung selama 10 hari, menelan korban sekitar 30.000 hingga 40.000 jiwa.

Pengakuan Sejarah dan Bukti Primer

Menurut Prof. Usep, kekuatan historis KH Abbas juga didukung oleh sumber primer yang sangat kuat, termasuk laporan dari pihak kolonial Belanda.

"Justru musuh yang mengakui beliau berbahaya bagi penjajahan. Itu bukti yang sangat kuat secara akademik," katanya.

Arsip kolonial menyebut peran KH Abbas dalam jaringan Tarekat Tijaniyah sebagai motor kaderisasi perlawanan sejak sebelum kemerdekaan.

Dukungan Bupati Majalengka

Dalam Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Abbas Abdul Jamil, Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pengusulan tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menghadirkan kembali sosok KH Abbas bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi meneguhkan jati diri bangsa," ujarnya.

Ia menegaskan, KH Abbas adalah ulama besar yang oleh sejarah dijuluki "Singa dari Jawa Barat", yang memimpin laskar santri dalam pertempuran 10 November 1945.

"Beliau berada di garda terdepan ketika Resolusi Jihad dikumandangkan. Ini bukti bahwa kemerdekaan Indonesia juga ditebus oleh perjuangan ulama dan pesantren," katanya.

Menurut Eman, selain sebagai pejuang, KH Abbas juga dikenal sebagai pelopor pembaruan pendidikan pesantren sejak 1920-an, dengan memperkenalkan sistem klasikal dan memasukkan ilmu umum ke dalam kurikulum.

"Beliau adalah sosok ulama pejuang yang visioner membela tanah air sekaligus membangun peradaban melalui pendidikan," tambahnya.

Upaya Pengakuan sebagai Pahlawan Nasional

Saat ini, KH Abbas Abdul Jamil termasuk dalam 38 calon Pahlawan Nasional yang dinyatakan memenuhi syarat. Bahkan, menurut kajian TP2GP, kelengkapan datanya dinilai paling kuat karena berbasis sumber primer.

Namun demikian, Bupati Majalengka menekankan pentingnya dukungan publik yang lebih luas.

"Kelengkapan data saja tidak cukup. Diperlukan publikasi yang masif agar jasa beliau semakin dikenal dan diapresiasi," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung proses pengusulan tersebut. "Ini bukan hanya perjuangan Jawa Barat, tetapi kebanggaan kita bersama sebagai bangsa," tegasnya.

Warisan Sejarah yang Menanti Pengakuan

Hari Pahlawan 10 November telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Namun, narasi di balik penetapan tanggal tersebut masih menyisakan tokoh penting yang belum sepenuhnya diakui negara.

Bagi para ulama, akademisi, dan pemerintah daerah, pengakuan terhadap KH Abbas Abdul Jamil adalah bagian dari pelurusan sejarah.

Di tengah peringatan tahunan, kisah tentang KH Abbas kembali mengemuka sebagai pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari pertempuran bersenjata, tetapi juga dari fatwa, strategi, dan keberanian ulama yang memimpin dari garis depan. (*)