JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pengurangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton. Langkah ini bertujuan mendukung program wajib biodiesel B50 yang ditargetkan berjalan pada 2026.

Usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Amran menjelaskan bahwa implementasi B50 membutuhkan pasokan CPO dalam jumlah besar. "Ekspor ini, nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar," jelasnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Produksi CPO nasional saat ini mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 26 juta ton lainnya diekspor. Rencana penarikan 5,3 juta ton dari kuota ekspor dinilai sebagai langkah strategis.

"Kita bisa hentikan (ekspor, red.) 5,3 juta ton (CPO). Nah ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tetapi menghemat devisa, karena kita menyetop impor, dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya (sebanyak, red.) 26 juta ton, tiba-tiba berkurang menjadi 20 juta ton, harga pasti naik," papar Amran lebih lanjut.

Baca juga

Dipanggil Kejari Kota Banjar di Kasus TP Jilid Dua, Soedrajat: Temukan Aktor Intelektualnya

Dia mengungkapkan, nilai produksi CPO Indonesia saat ini sekitar Rp450 triliun. Dengan kebijakan baru ini, dia memperkirakan nilai tersebut dapat melonjak signifikan. "Kalau naik 2 kali lipat atau lebih, itu bisa Rp1.000 triliun, atau Rp800 triliun," tambahnya.

Sebagai negara yang memproduksi nearly 60% CPO dunia, Amran menegaskan bahwa Indonesia harus memegang kendali atas harga komoditas ini di pasar global. "Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain. Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50, turun menjadi B40 kembali. Tetapi, begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel, tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kebijakan hilirisasi sektor pertanian, termasuk program biofuel, menjadi salah satu poin utama yang dilaporkan Mentan Amran kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut. Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menerima laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).