JAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Pemkab Pangandaran) kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Pemkab Pangandaran, pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut diumumkan melalui unggahan media sosial yang menampilkan ucapan selamat atas raihan opini WTP, yang merupakan predikat tertinggi dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Dalam keterangan unggahannya, Pemkab Pangandaran menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut.

Baca juga

Terima Kunjungan Kesbangpol, Plt Ketua DPD Golkar Kota Banjar Berikan Apresiasi

"Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025," tulis akun instagram resmi @pemkabpangandaran.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menilai pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP diraih di bawah kepemimpinan Bupati Pangandaran dan Wakil Bupati Pangandaran.

"Pencapaian ini terwujud di bawah kepemimpinan Bupati Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono. Terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran dan dukungan masyarakat Pangandaran," lanjut keterangan tersebut.

Baca juga

Pemkab Pangandaran Kembali Raih Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025

Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkab Pangandaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)