TIMES JABAR, JAKARTA – Demokrasi Indonesia dinilai sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Institusi demokrasi yang selama ini menjadi pilar negara hukum disebut tak lagi bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan tampak makin jauh dari kontrol publik, sementara ruang kebebasan sipil mengalami tekanan yang tidak bisa dianggap sepele.

Pandangan itu disampaikan Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dalam Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), yang dikutip dari TV9 Nusantara.

Ia menegaskan bahwa demokrasi memang masih berjalan secara prosedural, namun substansinya kian terkikis oleh kepentingan ekonomi dan politik yang mengabaikan nilai keadilan publik.

Bagaimana Anda melihat realitas demokrasi Indonesia saat ini?

Kita tahu bahwa demokrasi tidak baik-baik saja. Karena institusi demokrasi yang sifatnya prosedural itu sekarang hanya tinggal digunakan untuk kepentingan ekonomi.

DPR-nya ada secara prosedural. Jadi tidak bisa juga dibilang demokrasi kita gagal, tetapi pertanyaannya: DPR bekerja untuk siapa? Benarkah mereka bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi dan negara hukum?

Masih adakah ruang yang mempertahankan nilai demokrasi?

Di Indonesia masih ada kantong-kantong atau kelompok kritis yang terus membicarakan demokrasi, baik di dalam maupun di luar sistem. Masih ada warga sipil yang berupaya bertahan bahkan secara aktif.

Tagar protes rame di media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sudah timbul keresahan di semua kalangan dari berbagai hashtag yang muncul secara digital (#IndonesiaGelap #KaburAjaDulu). Saya katakan ini adalah perburuan aktivis. Sebab sebulan pasca prahara Agustus 2025, masih ada yang dicokok di rumahnya oleh kelompok penegak hukum yang tidak berseragam. 

Banyak aktivis merasa takut melakukan aksi dan menghidupkan ruang oase demokrasinya. Ini kondisi yang sangat menyedihkan. Saya tegaskan bahwa yang bisa menyelamatkan demokrasi adalah masyarakat sipil, semuanya.

Apa strategi yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat demokrasi?

Kita mestinya jangan takut terhadap intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat sipil yang mematikan ruang oase demokrasi. Kita harus bertindak lebih strategis.

Artinya, ketika kita takut karena itu manusiawi jangan sampai rasa takut itu membuat kita diam. Demokrasi bertahan pada garis tipis yang namanya warga. Garis ini yang harus kita pertahankan. Kuatkan jaringan kita di berbagai aspek.

Apa bentuk perlawanan yang menurut Anda harus diperkuat bersama?

Saran saya, hidupkan ruang diskusi itu, baik dilakukan secara online maupun offline. Dua sisi ini mesti dikuatkan. Pada masa Orde Baru, ruang diskusi bergema di berbagai tempat dan itu menjaga kesadaran rakyat. Jangan sampai oase kita semakin menurun hanya karena persoalan bangsa yang menekan.

Artinya, kita juga sedang menghadapi perang narasi. Di sinilah kita semua juga anak-anak pers mahasiswa menjadi sangat penting menjaga kegelisahan bukan menghasut, tetapi memelihara critical thinking. Sebab demokrasi itu bisa dibunuh oleh mereka yang terpilih secara demokratis.

Apa pesan Anda untuk generasi muda dalam menjaga demokrasi?

Jangan pernah menyerah untuk menjaga kewarasan publik. Demokrasi hanya bisa hidup jika warganya hidup berpikir, bersuara, dan bergerak. Gunakan hak-hak konstitusional itu dengan sadar: membaca situasi politik, mengkritisi kekuasaan, dan mengambil bagian dalam ruang publik.

Generasi muda jangan bermimpi Indonesia akan baik-baik saja tanpa keterlibatan kalian. Demokrasi bisa runtuh pelan-pelan ketika kita berhenti peduli. Maka, rawat keberanian, tapi juga bangun kecerdasan strategis dalam bersikap. Perkuat jejaring, saling dukung, dan jangan biarkan siapa pun memadamkan mimpi besar bangsa ini.

Penjaga demokrasi itu bukan hanya aktivis atau akademisi, tetapi setiap anak muda yang percaya bahwa masa depan tidak boleh dirampas oleh ketakutan.