PANGANDARAN – Menjelang lonjakan kunjungan wisata saat libur Hari Raya Idul Fitri 2026, Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran belum lama ini melakukan peninjauan ke kawasan wisata Citumang Green Valley.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengelolaan destinasi wisata yang terkenal dengan aktivitas body rafting itu dalam menghadapi meningkatnya jumlah wisatawan selama musim libur Lebaran.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangandaran bersama jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran.

Pastikan Pengelolaan Wisata Sesuai Standar

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangandaran, Hendra Lesmana, mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan pengelola wisata dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, terutama saat lonjakan wisatawan pada libur Lebaran.

Menurutnya, para pelaku usaha wisata di kawasan Citumang perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi usaha telah dipenuhi, termasuk perizinan dan standar usaha pariwisata.

"Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup. Pengelola juga harus memenuhi berbagai persyaratan lain hingga memperoleh sertifikat standar usaha dari pemerintah provinsi," ujar Hendra

Keselamatan Wisatawan Jadi Prioritas

Selain aspek perizinan, Komisi II juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas wisata.

Hal ini dinilai sangat penting, mengingat aktivitas body rafting memiliki risiko tertentu sehingga peralatan dan prosedur keselamatan harus dipastikan dalam kondisi optimal.

"Seluruh peralatan harus dipastikan aman sebelum digunakan, dan SOP harus dijalankan secara disiplin oleh pemandu wisata, tuturnya.

Tingkatkan Kualitas Pemandu Wisata

Dalam peninjauan tersebut, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya pemandu wisata.

Selain memahami prosedur keselamatan, para pemandu diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan berbahasa asing untuk melayani wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara.

Komisi II juga mendorong pelaku usaha di kawasan Citumang untuk memperkuat kelembagaan usaha, misalnya melalui pembentukan badan usaha atau holding.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wisata sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, DPRD Pangandaran juga membuka peluang penguatan kerja sama antara Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

Hendra berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan kawasan Citumang siap menyambut wisatawan selama libur Lebaran.

"Harapannya, wisatawan yang datang saat Lebaran bisa merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman wisata yang berkualitas di Pangandaran," pungkasnya. (*)