TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Sejumlah anggota DPRD hadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara serentak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Anggota DPRD Fraksi Gerindra Kuntara Harjasuparna mengajak seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan forum Musrenbang sebagai wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesepakatan. 

Saat menghadiri Musrenbang di Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Kuntara mengapresiasi segala perencanaan partisipatif dari masyarakat, apalagi di dalam usulan menitikberatkan pada program pemberdayaan masyarakat.

"Saya sangat mendorong program pemberdayaan yang diusulkan oleh masyarakat. Skala prioritas pada masa pandemi ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat," ungkapnya, Senin, (17/1/22) siang.

Menurutnya Pandemi Covid-19 yang meluluh lantakkan perekonomian, dipandang perlu untuk memprioritaskan program ekonomi yang berbasis UMKM dibanding program pembangunan fisik. Ia memandang pembangunan fisik sudah cukup terihat maju. Kini tinggal mendongkrak perekomian, sehingga predikat Kota Tasikmalaya sebagai kota termiskin di Jawa Barat sedikit demi sedikit dapat dihilangkan.

Kuntara menambahkan, tidak mungkin semua usulan masyarakat dapat diakomodir oleh dana yang berasal dari kelurahan. Ia mengimbau warga untuk dapat berperan serta membangun wilayahnya bersama-sama dengan asas gotong royong.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kahuripan H Jana Sujana mengaku sangat sepakat apabila program pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih diprioritaskan.

"Saya sepakat sekali pemberdayaan ekonomi menjadi skala prioritas pada musrenbang ini. Pola kebersamaan seperti yang disampaikan Pak Kuntara wajib didukung, sebab selama saya menjabat semua program yang diusulkan tidak selamanya diakomodir," ungkapnya.

Untuk mengawal program yang telah disepakati dalam Musrenbang ini, ia akan mengirimkan utusan sebanyak enam orang untuk menghadiri Musrenbang lanjutan di tingkat kecamatan. "Banyak cara yang akan kita tempuh apabila usulan program tidak diakomodir dalam musrembang. Kita bisa mengajukan melalui SIPD serta kalau pengajuan ke Kementerian atau menggunakan dana fokir dewan," tegasnya.(*)