CIANJUR – Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyatakan komitmennya untuk menghormati dan mendukung penuh proses hukum terkait dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun anggaran 2023 senilai Rp40 miliar. 

Pernyataan ini disampaikannya di Pendopo Cianjur, sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan dana dalam proyek penerangan jalan yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat. 

Dalam keterangannya kepada media, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur akan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur. 

Jika ada pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka, ia menyatakan siap untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai aturan, termasuk menyiapkan pengganti. 

Baca juga

Hajat Bumi Lintas Perbatasan di Banjar, Budayawan Dieng hingga Yogya Meriahkan Tiga Hari

Dalam hal ini lebih lanjut Wahyu juga menilai langkah penggeledahan yang dilakukan tim Kejari Cianjur di kantor Dishub sebagai bagian penting dari penegakan hukum yang patut didukung. 

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap kerja cepat aparat penegak hukum dan memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengintervensi jalannya penyelidikan," ujarnya tegas dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan penting bagi seluruh jajaran dinas di lingkungan Pemkab Cianjur agar senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pemerintah. 

Kemudian Wahyu berharap, kejadian ini bisa menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di tiap dinas, sehingga ke depan tidak ada lagi praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat. 

Baca juga

Shakila Raihanum Ditania, Atlet Asal Majalengka Tembus Podium Internasional Taekwondo

Lebih jauh dirinya juga mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari kejaksaan. 

"Saya memastikan bahwa akan terus memantau perkembangan penyidikan dan mengambil sikap tegas jika terbukti terjadi pelanggaran di jajaran bawahannya," tandasnya. (*)