MAJALENGKA – Runtuhnya bangunan SDN 2 Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tak hanya memantik keprihatinan publik, tetapi juga membuka babak penelusuran serius terhadap aspek teknis dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur pendidikan.

Menyikapi peristiwa tersebut, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan bahwa proses audit bangunan diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Penegasan itu disampaikan Bupati saat meninjau langsung lokasi bangunan sekolah yang ambruk, Sabtu (10/1/2026)

Ia menyebut, secara teknis, bangunan sekolah seharusnya memiliki usia pakai minimal sepuluh tahun. Fakta bahwa bangunan tersebut roboh meski baru berusia sekitar empat tahun menjadi indikasi kuat adanya persoalan yang harus diusut secara menyeluruh.

"Kalau bicara umur teknis, ini jelas belum seharusnya ambruk. Berarti ada persoalan spesifikasi. Audit itu pastilah dilakukan," ujar Bupati Eman Suherman.

Bupati menjelaskan, dari sudut pandang teknis pekerjaan umum, kejadian tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Menurutnya, kegagalan konstruksi umumnya terjadi sejak awal pembangunan.

Sementara pada kasus SDN 2 Andir, istilah teknis yang lebih tepat adalah kelelahan struktur, yakni kondisi melemahnya elemen bangunan akibat perubahan dan tekanan selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga

Menelusuri Sisi Kelam dan Magis Jalur Legendaris Gunung Gelap Garut

"Namun urusan audit dan penilaian teknis hingga ranah hukumnya, itu biarlah menjadi kewenangan APH," tegasnya.

Meski demikian, Eman Suherman menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini adalah memastikan hak dasar anak-anak tetap terpenuhi. Ia tidak ingin proses hukum yang berjalan menghambat kegiatan belajar mengajar.

"Yang paling penting, anak-anak tidak boleh terlantar dan tidak boleh terganggu belajarnya," katanya.

Untuk itu, Pemkab Majalengka bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah bersepakat melakukan penanganan cepat. Pemerintah daerah akan menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas sekolah yang rusak.

"Kita akan bangun secepatnya dan kita perbaiki secepatnya. Infrastruktur pendidikan harus segera pulih," ujarnya.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

Di sisi lain, Bupati juga mengingatkan bahwa wilayah Majalengka saat ini masuk dalam kategori rawan bencana hidrometeorologi, seiring tingginya intensitas hujan di Jawa Barat. Faktor cuaca ekstrem diduga turut memperberat beban struktur bangunan.

"Apakah malam sebelumnya hujan lebat, air menempel di genteng dan menambah beban, itu semua akan dikaji dalam audit," tambahnya.

Dengan penyerahan penuh proses audit kepada APH, Pemkab Majalengka menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Sementara proses hukum berjalan sesuai mekanisme, pemerintah daerah memastikan langkah cepat pemulihan infrastruktur pendidikan agar masa depan anak-anak Majalengka tidak ikut runtuh bersama bangunan sekolah mereka. (*)