TIMES JABAR, BANDUNG – Menangani pelaku UMKM yang berjumlah lebih dari 60 jutaan secara nasional memang bukan perkara yang mudah bagi pemerintah.

Perubahan situasi akibat pola usaha baru yang ditimbulkan selama pandemi juga kemajuan teknologi yang cepat menjadikan situasi dan kondisi usaha jadi berubah cepat.

Dari data yang didapat dari perbankan disebutkan bahwa 60 persen dari jumlah pelaku usaha total secara nasional itu adalah para ibu-ibu.

Dan mayoritas dari 60 persen tersebut adalah Muslimah, ini artinya bagi komunitas usaha berbasis nilai-nilai spiritual, peranan wanita tidak bisa dinafikkan.

Tak heran, berdasar data yang ada, hampir kebanyakan pelaku usaha mikro itu didominasi oleh para ibu rumah tangga yang bisa jadi ingin menambah income pendapatan dengan cara berbisnis.

Pelaku usaha, baik pria atau perempuan memang bila ingin maksimal dalam pencapaian progres tumbuh usaha tentu tidak hanya asal-asalan. Butuh perencanaan, pengelolaan usaha, pengawasan dan lainnya.

Denganketerbatasan keilmuan dari para pelaku usaha, hal ini bisa menjadi kendala dalam memajukan usahanya tersebut.

Apabila hanya mengandalkan peran pemerintah sebagai regulator, tentu kemajuan usaha para pelaku UMKM akan lambat. Di sinilah dibutuhkan Lembaga non pemerintah atau komunitas yang bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk maju bersama.

Adalah Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) yang telah hadir secara nasional dan memiliki 45 korwil, berkontribusi terhadap support keilmuan, jejaring dan mentoring di Indonesia. Kini demi pelebaran kebermanfaatan, KPMI membentuk kepengurusan Korwil di Bandung.  

KPMI Pusat yang diwakili Lucky Cahyo Kencono (Sekjen), Teuku Fadhil Aruna (Bendahara), Deni Darmawan (Kabid Keorganisasian) dan Hamzah Wiyardi (Direktur Industri dan Pengembangan Halal) mengukuhkan kepengurusan KPMI Bandung 2023-2028 yang diketuai Adnan Noviansyah.

"Kepengurusan KPMI Bandung tujuannya selain bisa menjadi perpanjangan program KPMI juga bisa menjadi wadah edukasi bagi pengusaha muslim  perihal bermuamalah, mana yang halal atau haram, dzolim atau gharar, dan lainnya," ujar Adnan Noviansyah, Senin (29/5/2023).

KPMI Bandung itu hadir sebetulnya pada 2019 tetapi karena adanya pandemi, satu dan lain hal akhirnya vakum dulu. "Baru di tahun 2023 pasca pandemi ini segera dilanjutkan apa yang jadi tujuan awal dan kali ini lebih tentram karena telah disahkan oleh pengurus pusat," paparnya.

Adnan pun menjelaskan bahwa kegiatan KPMI Bandung sendiri sudah berjalan kerja sama dengan pemerintahan atau lembaga lain, baik elemen yang bergerak di bidang dakwah ataupun bisnis.

Lucky Cahyo Kencono pun menambahkan bahwa hadirnya korwi KPMI Bandung bisa selaras dengan program KPMI Pusat, karena apabila tidak nyambung akan sulit merealisasikan program-program bersamanya.

Ia juga ingin memberikan pesan kepada kepengurusan KPMI Bandung ini bahwa mereka tidak sendirian. "Karena InsyaAllah akan selalu dibantu oleh KPMI Pusat dalam pengerjaan program kegiatan apapun kesulitannya," ucapnya.

Adapun perihal program pemerintah berkaitan dengan pencanangan Halal Hub di Indonesia ini, KPMI secara umum telah sering berkoordinasi dengan pemerintah terutama lewat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang di pusat, papar Lucky.

Bentuk koordinasinya seperti misalnya banyak kegiatan pameran -pameran yang diselenggarakan BI dan KNEKS, KPMI sering diibatkan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan dan bagian dari route Halal Hub terealisasi di 2024 nanti, ulas Luky dan ini artinya KPMI secara rutin sudah berkoordinasi dengan para stake holder di pemerintah.

Sementara itu, untuk mewujudkan program scale up UMKM yang jadi program pemerintah, KPMI juga memberikan coaching ke UMKM, yang nantinya setelah peng-coachingan selesai dan mereka membutuhkan permodalan akan dibantu juga.

Sementara untuk membantu pemasaran dan penjualannya, para pelaku UMKM itu diikutsertakan juga di pameran-pameran yang KPMI adakan seperti Muslim Life Fair, Muslim Life Fest, dan Halal Expo.  (*)