TIMES JABAR, CIANJUR – Penyelesaian persoalan lahan SMA Negeri 2 Cianjur yang berlokasi di Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini menemui titik terang. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan proses penggantian tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sekolah ini dapat diselesaikan pada tahun 2025 melalui perubahan anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, meninjau langsung lokasi sekolah dan menjelaskan bahwa SMAN 2 Cianjur, salah satu sekolah favorit di Cianjur, telah menggunakan lahan kas desa sejak 2017 setelah sebelumnya berada di Jalan Siliwangi. 

Menurutnya, penggunaan lahan kas desa seharusnya mendapatkan penggantian dari pemerintah. "Tanah yang dipakai sekitar 2 hektare. Sesuai ketentuan, desa seharusnya mendapat penggantian lahan seluas 4 hektare dengan nilai sekitar Rp20 miliar," ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Selasa (23/9/2025).

Dalam hal ini lebih lanjut dirinya lantas menambahkan bahwa hingga saat ini, baru 1,5 hektare lahan yang diurus dengan pembayaran sebesar Rp8,3 miliar yang terealisasi pada tahun 2018.

Pandemi Covid-19 disebut-sebut menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pelunasan. Namun, Rahmat memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat kini berkomitmen untuk mempercepat sisa pembayaran. 

"Kami, bersama dengan bagian aset, Dinas Pendidikan, dan DPRD, mendorong percepatan agar penggantian tanah kas desa ini bisa tuntas," katanya. Targetnya, persoalan ini dapat diselesaikan pada tahun ini. 

Dia juga menyoroti bahwa kasus serupa terjadi di banyak daerah lain di Jawa Barat. "Ada 109 tanah kas desa yang digunakan untuk SMA, SMK, dan SLB negeri. Berdasarkan Permendagri, semua harus diganti," tuturnya, seraya menyebutkan bahwa Pemprov menargetkan penyelesaian 22 lokasi per tahun.

Hal senada Kepala SMAN 2 Cianjur, Haruman Taufik Kartanegara, menyambut baik kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak sekolah ingin fokus pada peningkatan mutu pendidikan. 

"Dengan adanya kepastian ini, kami optimis masalah lahan segera tuntas," ucap Haruman. Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jabar telah menetapkan SMAN 2 Cianjur sebagai skala prioritas.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari, Ujang Rahmat, yang juga hadir dalam pembahasan, menyampaikan bahwa masih ada 21 pemilik lahan yang belum menerima pembayaran penuh. Enam orang di antaranya sudah menerima pembayaran dengan total nilai lebih dari Rp8 miliar.

"Kami berharap warga bersabar karena kepastiannya sedang diupayakan pada perubahan anggaran tahun ini," pintanya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masalah lahan ini dapat segera terselesaikan, memungkinkan semua pihak untuk fokus pada pengembangan pendidikan.(*)