TIMES JABAR, MAJALENGKA – Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian publik.

Isu praktik percaloan tenaga kerja hingga dugaan eksploitasi anak yang bekerja di lingkungan pabrik memunculkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Majalengka H Eman Suherman menegaskan bahwa Satgas premanisme masih ada dan telah diperintahkan langsung untuk dibentuk serta dijalankan.

Satgas tersebut difokuskan untuk menangani persoalan-persoalan krusial yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak yang diduga bekerja secara tidak semestinya di sektor industri.

Namun demikian, Bupati mengakui hingga saat ini belum menerima laporan yang jelas dan terverifikasi terkait siapa yang menjadi korban maupun siapa pelaku dari dugaan praktik tersebut.

"Jangan hanya menjadi wacana. Jangan hanya menyerah pada keadaan karena tidak ada yang berani bicara. Kita sudah punya Satgas, sudah saya perintahkan, bahkan sudah didukung dengan operasional," tegas Bupati.

Meski Satgas telah dibentuk dan difasilitasi, Bupati menyampaikan bahwa hasil konkret di lapangan belum muncul ke permukaan. Kondisi ini mencerminkan kegelisahan pemerintah daerah terhadap fenomena sosial yang sering dibicarakan.

Namun minim laporan resmi dan data yang dapat ditindaklanjuti. Bahkan, Bupati Eman Suherman menjelaskan bahwa penindakan tegas tidak dapat dilakukan tanpa kejelasan data dan keberanian untuk melapor.

"Siapa korbannya, siapa pelakunya. Kalau datanya jelas, biar saya sikat," ujarnya kepada TIMES Indonesia dengan nada tegas, Selasa (6/1/2025).

Di tengah dinamika tersebut, Bupati Majalengka juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait kondisi ketenagakerjaan di daerah Kota berjuluk Angin ini.

Angka pengangguran di Kabupaten Majalengka berhasil ditekan secara signifikan. Dari 4,01 persen pada tahun 2024 menjadi 3,62 persen pada tahun 2025, menjadikannya sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Jawa Barat.

"Ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Ketika kita membuka program berbasis 'Mata Hati', masyarakat merespons dengan cepat," ujarnya.

Melalui program penyaluran tenaga kerja yang digagas Pemerintah Kabupaten Majalengka, target awal penyaluran seribu orang dalam 100 hari kerja justru terlampaui jauh.

"Hingga saat ini, sebanyak 5.052 orang telah berhasil disalurkan ke dunia kerja tanpa dipungut biaya, dan mendapat respons positif dari perusahaan," ungkapnya.

Keberhasilan tersebut, menurut Bupati, tidak terlepas dari pendekatan pembinaan yang menyeluruh. Para pencari kerja tidak hanya disalurkan, tetapi terlebih dahulu dilatih, diperkuat mentalnya, serta dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dengan pembekalan mental dan skill, mereka bisa bertahan bekerja. Tidak seperti sebelumnya, bekerja tiga bulan lalu keluar karena tidak siap secara mental maupun keterampilan," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan tenaga kerja, memberantas praktik premanisme dan percaloan, serta memastikan proses penyaluran kerja berjalan bersih, adil, transparan, dan manusiawi. (*)