TIMES JABAR, PANGANDARAN – Kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi pajak daerah mencapai Rp107,41 miliar, atau setara 96,29 persen dari target sebesar Rp111,54 miliar.

Capaian tersebut didorong oleh kuatnya kontribusi sektor pertanahan dan properti, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berhasil melampaui target tahunan.

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Bapenda Kabupaten Pangandaran, Asep Rusli, menyampaikan bahwa meskipun belum seluruh jenis pajak mencapai target, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat dikategorikan positif.

"Dua sektor ini, PBB-P2 dan BPHTB, menjadi tulang punggung penerimaan pajak daerah karena realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan," ujar Asep, Rabu (7/1/2025).

Berdasarkan data Bapenda, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp19,94 miliar, atau 95,56 persen dari target. Sementara BPHTB mencatatkan pendapatan Rp14,09 miliar, atau 128,14 persen, melebihi target lebih dari Rp3 miliar.

Sementara itu, untuk kelompok Pajak Daerah dan Lainnya (PJDL), penerimaan tercatat sebesar Rp53,11 miliar, atau 91,84 persen dari target. Di dalam kelompok ini, sejumlah jenis pajak menunjukkan performa menggembirakan, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman yang mampu melampaui target hingga 114,26 persen. Namun, PBJT Tenaga Listrik serta PBJT Jasa Perhotelan masih menjadi catatan karena realisasinya belum optimal.

Selain sektor properti, aktivitas pariwisata juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Sepanjang tahun 2025, total penerimaan dari kawasan wisata mencapai Rp47,06 miliar.

Kawasan Wisata Pangandaran menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan Rp33,78 miliar, disusul Batukaras sebesar Rp5,32 miliar, dan Batu Hiu sebesar Rp3,66 miliar. Lonjakan pendapatan wisata ini terutama terjadi pada periode libur panjang, khususnya pada bulan April dan Desember.

Meski mencatat capaian yang relatif baik, Bapenda Pangandaran mengakui masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak, terutama pada sektor jasa tertentu serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menghadapi Tahun Anggaran 2026, Bapenda berencana memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, disertai peningkatan pengawasan dan perbaikan layanan kepada wajib pajak.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pemungutan pajak agar pendapatan daerah ke depan bisa lebih optimal dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)