TIMES JABAR, PANGANDARAN – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Pangandaran (HMI Pangandaran) menyuarakan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

HMI Pangandaran menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus hak politik masyarakat dan mencederai prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Ketua Umum HMI Pangandaran, Ihsan Sanusi, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap dijadikan alasan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghapus hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

"Upaya menekan biaya politik memang penting, tetapi tidak dengan cara menghilangkan hak pilih rakyat. Pilkada langsung adalah wujud kedaulatan warga, terutama di daerah seperti Pangandaran," kata Ihsan dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (8/1/2025)

Menurut Ihsan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru berisiko memunculkan praktik transaksi politik di kalangan elite. Ia menilai mekanisme tertutup tersebut akan sulit diawasi publik dan berpotensi menjauhkan pemimpin daerah dari aspirasi masyarakat.

"Kalau kepala daerah dipilih oleh segelintir anggota dewan, maka orientasi kebijakannya rawan lebih condong ke kepentingan partai daripada kebutuhan rakyat," ujarnya.

Ihsan juga menanggapi argumen yang membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem pemilihan tidak langsung. Menurut Ihsan, perbandingan tersebut tidak bisa diterapkan secara mentah karena kondisi sosial, politik, dan budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda.

"Kita masih berhadapan dengan persoalan oligarki dan lemahnya penegakan hukum. Dalam situasi seperti ini, pemilihan langsung justru menjadi ruang kontrol rakyat terhadap kekuasaan," tegasnya.

Alih-alih mengubah sistem Pilkada, HMI Pangandaran mendorong pemerintah dan DPR RI untuk fokus membenahi tata kelola pemilu, memperkuat pengawasan, serta menindak tegas praktik politik uang yang selama ini menjadi persoalan utama.

Ihsan menyatakan HMI Pangandaran akan teguh dalam komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dan mengajak mahasiswa serta masyarakat sipil agar tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan partisipasi publik. (*)