TIMES JABAR, PANGANDARAN – Beredar isu terkait tidak adanya kesejahteraan para pegawai di dapur sehat Cijulang. Beberapa isu tersebut adalah mengenai jaminan kesehatan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) para pegawai, gaji yang dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), perjanjian kontrak kerja sampai vendor-vendor yang belum dibayar.

Berdasarkan hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam Pangandaran (HMI Pangandaran) langsung mendatangi dapur sehat Cijulang pada Rabu (12/3/2025) untuk menanyakan kebenaran informasi yang didapatnya dengan memberikan surat permohonan klarifikasi atas isu yang beredar.

Sebagai informasi, dapur sehat Cijulang adalah salah satu tempat pengolahan makanan di Kabupaten Pangandaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ihsan Sanusi Formateur Ketua Umum HMI Pangandaran mengatakan, pihaknya telah menemui salah seorang pekerja di dapur sehat Cijulang sebagai akuntan. Dalam dialognya, akuntan tersebut membenarkan isu yang beredar mengenai tidak ada perjanjian kontrak kerja dan para pekerja tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Hari Rabu kemarin kami mendatangi dapur sehat Cijulang untuk memberikan surat permohonan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai kesejahteraan para pekerja di sana," kata Ihsan, Jumat (14/2/2025).

"Di sana kami bertemu dengan seorang pekerja sebagai akuntan, kemudian ia membenarkan bahwasanya para pekerja di dapur sehat Cijulang tidak mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak ada perjanjian kontrak kerja. Namun terkait gaji akuntan tersebut mengaku gaji yang ia terima sesuai UMK Pangandaran," tambahnya.

Selain itu pihaknya mencari informasi lagi kepada pekerja di dapur sehat Cijulang, dan bertemu seorang pekerja dengan posisi yang berbeda dari sebelumnya.

"Selain bertemu pekerja yang posisinya sebagai akuntan, saya menemui pekerja lain dengan posisi yang berbeda. Pekerja tersebut menuturkan bahwa gaji yang diterimanya hanya Rp1.800.000, namun terkait BPJS Ketenagakerjaan dan perjanjian kontrak kerja itu tidak diterima olehnya," jelas Ihsan.

Atas kejadian tersebut HMI Pangandaran meminta kepada pengelola dapur sehat agar bisa lebih mensejahterakan para pegawainya. Termasuk dalam pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan perjanjian kontrak kerja yang jelas terhadap para pegawai.

"Kami sangat prihatin atas isu permasalahan yang beredar tersebut, terlebih MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Kami meminta agar hak-hak pekerja yang seharusnya didapatkan itu segera diberikan," pungkasnya. (*)