TIMES JABAR, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) terus berupaya mengatasi persoalan sekolah rusak dengan menggandeng Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini ditempuh untuk menutupi keterbatasan anggaran daerah dalam membiayai rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menegaskan bahwa meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas, pendidikan tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, Pemkab mengajukan dukungan bantuan rehabilitasi sekolah dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Walaupun dengan keterbatasan APBD Kabupaten Majalengka, kita tetap memprioritaskan perbaikan sekolah yang rusak agar kegiatan belajar anak-anak tidak terganggu,” ujar Bupati, Rabu (17/9/2025).

Bupati juga meminta Dinas Pendidikan aktif melakukan monitoring dan evaluasi kondisi sekolah di lapangan. Setiap laporan kerusakan sekolah, lanjutnya, harus segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu proses pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. Muhamad Umar Ma’rup, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 280 ruang kelas SD hingga SMP yang mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut mencakup atap rusak hingga bangunan yang rawan roboh.

Pada tahun 2025, Pemkab Majalengka memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp30,6 miliar untuk rehabilitasi TK, SD, dan SMP, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk perbaikan ruang kelas, atap, toilet, hingga sanitasi siswa.

“Kami akan terus berupaya mengatasi permasalahan sarana prasarana sekolah secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada,” jelas Kadisdik.

Dengan kolaborasi antara Pemkab Majalengka, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diharapkan percepatan rehabilitasi sekolah rusak dapat segera terwujud demi kenyamanan dan keselamatan peserta didik. (*)