TIMES JABAR, YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan gerakan damai di tengah meningkatnya eskalasi aksi massa di berbagai daerah.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyampaikan seruan moral ini langsung dari Balairung UGM sebagai bentuk kepedulian sivitas akademika terhadap kondisi bangsa.

“Kami berduka atas korban jiwa dan luka-luka akibat aksi massa. Kami mengimbau semua pihak menghentikan kekerasan demi menjaga nilai kemanusiaan,” ujar Ova, Minggu (31/8/2024)

Rektor menekankan bahwa UGM mendukung sepenuhnya gerakan damai dan nonkekerasan sebagai sarana masyarakat menyuarakan tuntutan perbaikan. Kekerasan, menurutnya, hanya memperpanjang luka sosial, sementara dialog damai membuka peluang solusi konstruktif.

“Gerakan damai ini penting untuk mendorong pemerintah memperbaiki penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar mengevaluasi serta membatalkan kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengancam demokrasi. “Kebijakan yang merugikan rakyat harus segera diperbaiki agar demokrasi dan keadilan tetap terjaga,” tegas Ova.

Selain itu, seruan ini mengajak mahasiswa, khususnya sivitas UGM, untuk aktif mengawal kondisi bangsa secara konstruktif. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang kritis namun tetap menjaga keselamatan diri.

Rektor menambahkan, aparat penegak hukum harus responsif dan akuntabel dalam meredam konflik sosial. Langkah cepat, adil, dan manusiawi diharapkan mampu mencegah jatuhnya korban baru. “Pihak berwenang harus mendengarkan aspirasi masyarakat agar ketertiban dan keamanan segera pulih,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menegaskan perubahan hanya bisa dicapai melalui cara damai. Kekerasan justru memperburuk penderitaan rakyat.

“Demonstrasi besar jangan sampai terjebak kekerasan karena itu hanya menimbulkan korban dan kerugian bagi rakyat,” ujarnya.

Arie menambahkan, pemerintah tidak bisa diam menghadapi situasi ini. Tindakan represif justru memperparah ketegangan dan mengikis kepercayaan publik. Faktor ekonomi, pengangguran, serta kebijakan kontroversial menjadi pemicu meningkatnya aksi massa.

“Suara kritis masyarakat harus dijadikan masukan, bukan ancaman. Mari hentikan kekerasan, tapi tetap suarakan aspirasi untuk perbaikan,” paparnya. (*)