TIMES JABAR, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, mendorong percepatan realisasi usulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Legislator yang akrab disapa Gus Hilman itu menegaskan, kebijakan ini harus dapat diimplementasikan mulai tahun depan sebagai bentuk keadilan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Gus Hilman, Pemerintah selama ini lebih cendrung hanya memperhatikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Mestinya tidak boleh ada perlakuan berbeda antara PTN dan PTS. Pemerintah harus hadir dengan dukungan yang setara,” tegas Gus Hilman di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menilai dana BOS untuk PTS bukan hanya akan meringankan beban mahasiswa, tetapi juga memperkuat pengelolaan kampus. 

"Banyak mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah menjadikan PTS sebagai pilihan utama," ujarnya.

Dengan adanya dukungan operasional, kampus swasta akan lebih leluasa meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, dan kurikulum.

“BOS untuk PTS adalah bentuk keberpihakan negara terhadap seluruh anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Kita tidak boleh membiarkan mahasiswa PTS merasa dianaktirikan hanya karena mereka tidak kuliah di PTN,” jelasnya.

Selain menyoroti usulan dana BOS, Gus Hilman juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen, khususnya dosen non-ASN. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas pengajar.

“Pemerintah harus menaikkan tunjangan profesi dosen non-ASN mulai tahun depan. Jangan sampai dosen PTS yang sudah bekerja keras justru tertinggal kesejahteraannya dibanding dosen PTN. Jika dosennya sejahtera, maka kualitas pembelajaran akan lebih optimal,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Gus Hilman berkomitmen terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa, dosen, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. 

Dengan tegas Ia sampaikan, pembangunan sumber daya manusia tidak bisa hanya bertumpu pada PTN, melainkan juga harus melibatkan PTS yang jumlahnya jauh lebih banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

“Keadilan dalam pendidikan tinggi adalah keharusan. PTS punya peran strategis, dan negara wajib memberi perhatian yang sama. Saya akan terus mengawal agar BOS untuk PTS bisa benar-benar direalisasikan tahun depan,” pungkasnya.(*)