TIMES JABAR, JAKARTA – style="text-align:justify">Peta geopolitik Timur Tengah memasuki babak baru pada awal 2026. Sejumlah negara Teluk dilaporkan menutup akses darat, laut, dan udara mereka dari potensi operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Langkah kolektif ini dinilai sebagai sinyal kuat meredupnya hegemoni militer Washington di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi episentrum kepentingan global.

Keputusan tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi hubungan Amerika Serikat dan Iran, seiring kembali menguatnya kebijakan konfrontatif Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Namun kali ini, respons negara-negara Teluk tak lagi seragam mengikuti arah kepentingan AS.

Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, menilai penutupan akses wilayah ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan pernyataan politik yang sarat makna strategis.

“Ini bukan keputusan biasa. Ini adalah pesan tegas bahwa negara-negara Teluk ingin menjaga kedaulatan dan otonomi strategisnya,” ujar Bachtiar, Minggu (2/2/2026).

Negara Teluk Enggan Jadi Medan Perang

Menurut Bachtiar, langkah negara-negara Teluk menutup wilayahnya menunjukkan perubahan paradigma keamanan kawasan. Mereka tidak lagi ingin terjebak menjadi bagian dari konflik terbuka antara kekuatan besar.

Penutupan jalur militer ini mencerminkan keinginan kuat untuk menjaga stabilitas regional, sekaligus melindungi kepentingan nasional masing-masing negara dari risiko eskalasi konflik bersenjata.

Sikap tersebut, kata Bachtiar, tercermin jelas dari pernyataan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada 27 Januari 2026.

Dalam komunikasi langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, MBS menegaskan Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai pangkalan serangan terhadap Iran.

Sinyal serupa juga disampaikan Uni Emirat Arab (UEA) sehari sebelumnya, yang menyatakan tidak membuka ruang bagi operasi militer asing yang berpotensi memicu instabilitas kawasan.

“Para pemimpin Teluk hari ini jauh lebih rasional dan realistis. Mereka memahami betul konsekuensi fatal jika wilayahnya dijadikan panggung perang,” tegas Bachtiar.

Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama

Selain pertimbangan politik dan keamanan, Bachtiar menilai faktor ekonomi menjadi alasan kuat di balik sikap tegas negara-negara Teluk.

Arab Saudi dan UEA tengah menjalankan agenda transformasi ekonomi besar-besaran melalui proyek pembangunan jangka panjang yang membutuhkan stabilitas regional.

Arab Saudi, misalnya, tengah menggenjot Vision 2030, sementara UEA fokus memperkuat posisinya sebagai pusat investasi, logistik, dan teknologi global.

“Perang hanya akan merusak iklim investasi, menghantam sektor pariwisata, dan mengguncang kepercayaan pasar. Itu jelas bertentangan dengan visi ekonomi mereka,” jelas Bachtiar.

Dalam konteks ini, menjaga perdamaian bukan lagi sekadar idealisme, melainkan kebutuhan strategis demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Pukulan Strategis bagi Militer AS

Penutupan akses wilayah negara-negara Teluk dinilai berdampak signifikan terhadap perhitungan militer Amerika Serikat.

Tanpa dukungan geografis dari kawasan tersebut, Washington harus mengandalkan pangkalan yang lebih jauh, dengan biaya logistik yang jauh lebih besar dan efektivitas operasi yang menurun.

Bachtiar menyebut situasi ini sebagai pukulan strategis bagi dominasi militer AS di Timur Tengah.

“Ini menunjukkan bahwa era ketika Timur Tengah sepenuhnya tunduk pada kepentingan kekuatan besar mulai berakhir,” ujarnya.

Menurutnya, negara-negara kawasan kini perlahan membangun arsitektur keamanan regional berbasis kepentingan bersama, bukan lagi bergantung pada kekuatan eksternal.

Arah Baru Timur Tengah: Dialog dan Integrasi Kawasan

Lebih jauh, Bachtiar melihat pergeseran ini sebagai awal dari babak baru geopolitik Timur Tengah, di mana stabilitas tidak lagi ditentukan oleh kekuatan senjata asing, melainkan oleh dialog, diplomasi, dan kerja sama regional.

“Perdamaian masa depan tidak dibangun di atas ancaman militer, tetapi lewat integrasi dan kesadaran kolektif kawasan,” katanya.

Ia menilai langkah negara-negara Teluk bisa menjadi contoh penting bagi dunia Islam dalam membangun kemandirian politik dan keamanan.

Bachtiar juga menyoroti relevansi perkembangan ini bagi Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam mendorong solidaritas politik dan ukhuwah strategis antarnegara Islam.

Ia mendorong para tokoh dan pemimpin Muslim di Tanah Air agar tidak pasif menyikapi dinamika global.

“Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kita harus tampil sebagai jangkar moral dan politik bagi kemandirian dunia Islam,” jelas Bachtiar. (*)