TIMES JABAR, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) Jawa Barat, terus memperluas kesempatan kerja bagi warganya, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Majalengka H. Eman Suherman - Dena Muhamad Ramdhan, Pemkab berkomitmen mendorong perusahaan agar lebih inklusif dalam merekrut tenaga kerja disabilitas.

Kepala DK2UKM Kabupaten Majalengka, Arif Daryana, mengungkapkan bahwa salah satu langkah nyata yang telah diambil adalah menjalin kerja sama dengan PT Diamond Internasional Indonesia, yang siap merekrut 58 pekerja disabilitas.

Selain itu, ia menambahkan bahwa PT Harapan Global juga telah menyatakan kesiapannya untuk menerima tenaga kerja dari kelompok yang sama.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, PT Harapan Global juga telah menyatakan kesiapannya untuk merekrut tenaga kerja disabilitas," ujar Arif Daryana saat menghadiri peluncuran program inovasi Mata Hati di BLK Cakraningrat, Selasa (4/3/2025).

Arif mengatakan, langkah ini selaras dengan Undang-Undang Disabilitas dan turunannya yang mewajibkan setiap perusahaan mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja disabilitas.

“Saat ini, persentase pekerja disabilitas di perusahaan-perusahaan baru mencapai 0,47 persen. Artinya, masih banyak peluang yang bisa kita dorong,” jelasnya.

Arif mengungkapkan, bahwa upaya ini juga mendapat dukungan dari Musrenbang Tematik terkait disabilitas yang diprakarsai oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Program tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan.

Selain mendorong perekrutan tenaga kerja disabilitas, Pemkab Majalengka juga terus berupaya memperluas lapangan kerja melalui berbagai strategi, seperti mengadakan job fair dan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK).

Bahkan, proses perekrutannya pun kini difasilitasi langsung di BLK bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Menurut Arif, sistem perekrutan di BLK ini bertujuan untuk melindungi para pencari kerja dari praktik percaloan tenaga kerja.

“Perekrutan dilakukan langsung di BLK, bukan di perusahaan, sehingga dapat menghindari potensi risiko yang merugikan bagi para pelamar pekerjaan,” tukasnya. (*)