TIMES JABAR, SUKABUMI – Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IAP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk menajamkan policy brief karya mahasiswa semester 7, Salma Talitha Fawwaz, sekaligus mengimplementasikan skema Rekognisi Skripsi. 

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Jambenenggang, Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, ini bertujuan mentransformasi penelitian skripsi menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berbasis desa. 

"Policy brief tersebut menyoroti bahwa akar masalah KDRT adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) dan kuatnya budaya patriarki, bukan semata-mata lemahnya instrumen hukum," kata Ketua Program Studi IAP UMMI, Dr. Dian Purwanti, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan analisis, FGD ini merumuskan rekomendasi utama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan publik, antara lain pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) sebagai layanan garis depan untuk konsultasi dan pengaduan KDRT, peningkatan literasi hukum bagi aparatur desa, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Diskusi yang dirancang sebagai platform collaborative governance ini mempertemukan akademisi dengan unsur Pemda Kabupaten Sukabumi (Kabag Hukum, DPMD, DP3A), Pemerintah Kecamatan dan Desa, LBH UMMI, dan perwakilan masyarakat sipil (PKK, Karang Taruna). 

Dia menegaskan, bahwa masukan dari para pemangku kepentingan tersebut krusial untuk memastikan rekomendasi kebijakan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga feasible, adaptif, dan berkelanjutan. 

"Kegiatan ini adalah wujud nyata hilirisasi penelitian di prodi Administrasi Publik. Melalui skema Rekognisi Skripsi, kami mendorong mahasiswa mampu mengadvokasi kebijakan dan berkontribusi langsung pada solusi masalah publik," tutupnya. (*)