TIMES JABAR, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari turut memberi pandangan terkait kekisruhan dalam seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, seleksi anggota BPK mestinya dijadikan momentum untuk membersihkan lembaga audit negara itu agar lebih independen.

Hal tersebut dikemukakan Feri Amsari seiring dengan belum diambilnya keputusan oleh Komisi XI DPR RI mengenai dua nama calon anggota BPK yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. 

Berdasarkan, hasil kajian Badan Keahlian DPR RI, hasil pertimbangan DPD RI dan juga pendapat hukum Mahkamah Agung menyatakan Harry Z. Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU No 15 Tahun 200y tentang BPK.

"Aneh kalau kemudian BPK diisi oleh orang-orang bermasalah, apalagi berkaitan dengan partai politik," jelas Feri Amsari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Pakar Hukum Universitas Andalas, Padang itu menegaskan proses seleksi yang tidak sesuai ketentuan justru mengingkari sifat independensi BPK. 

"Integritas audit harus menjadi sasaran dan tujuan dari proses seleksi. Bagaimana mungkin integritas audit bisa baik apabila terdapat calon-calon bermasalah," demikian tegas Feri, Direktur PUSaKO. (*)