TIMES JABAR, JAKARTA – Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) agar pemerintah dan parlemen mendukung perkembangan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh universitas dan organisasi lainnya di Indonesia. Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan platform ilmiah daring, Science and Technology Index (SINTA), yang memuat daftar jurnal nasional terakreditasi.

"Mempublikasikan artikel jurnal yang terindeks Scopus memang baik, tetapi publikasi di jurnal SINTA juga penting. Publikasi ilmiah oleh mahasiswa dan dosen seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Mengejar indeks Scopus seringkali mengalihkan tujuan baik meningkatkan semangat publikasi ilmiah menjadi sekadar memenuhi syarat formal. Akibatnya, jurnal lokal sering diabaikan," ujarnya setelah bertemu dengan KCBI di Jakarta, Kamis (11/7/24).

Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa tokoh penting KCBI, termasuk Ketua Dewan Pakar DPP KCBI/Profesor Universitas Bina Nusantara (Binus) Prof. Idris Gautama, Ketua Harian DPP KCBI/Ketua Panitia Munas KCBI 2024 Eric Fernardo, Sekretaris Jenderal DPP KCBI/Presiden Direktur Berca Engineering Willy Wiyatno, Pengurus DPP KCBI/Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang Limajatini, dan Ketua DPD KCBI Banten Kaprodi Psikologi STABN Sriwijaya Tangerang Th. Yuriani.

Bambang yang juga mantan Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan, menekankan bahwa peningkatan publikasi ilmiah harus disertai dengan pematangan intelektual sivitas akademika. Publikasi tidak boleh hanya memenuhi kewajiban administratif, karena ini bisa menimbulkan masalah moral seperti manipulasi akademik atau plagiarisme.

"Diperlukan kebanggaan dalam menulis di jurnal lokal. Dengan begitu, budaya menulis, meneliti, dan publikasi bisa berkembang. Orientasi publikasi ilmiah harus dikembalikan kepada tujuan awal untuk bertukar gagasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar memenuhi syarat prosedural," tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menerima aspirasi lain dari KCBI, yakni mengenai perlunya Indonesia memiliki Universitas Buddha. Mengingat jumlah penduduk beragama Buddha di Indonesia mencapai 2,01 juta jiwa hingga 31 Desember 2023. Universitas Buddha akan melengkapi universitas keagamaan lain seperti Universitas Islam, Universitas Kristen, Universitas Katolik, dan Universitas Hindu.

"Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dapat mendampingi umat Buddha yang ingin mendirikan Universitas Buddha, baik dari nol maupun dengan meningkatkan Sekolah Tinggi Agama Buddha yang sudah ada menjadi universitas. Negara harus mengedepankan kebijaksanaan, bukan hanya mengikuti peraturan semata," ucapnya. (*)