TIMES JABAR, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Kamis bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2026.

Keputusan ini diambil setelah hasil uji coba menunjukkan skema tersebut mampu menekan biaya operasional hingga 20 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa keputusan ini ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Edaran, menyusul evaluasi yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang signifikan. "Rata-rata (efisiensinya) 20 persen. Lumayan mengurangi pengeluaran. Jadi itu kenapa kemudian di 2026, Gubernur langsung melakukan kebijakan untuk tiap hari Kamis," ujarnya di Bandung, Senin (5/1/2025).

Pemilihan hari Kamis didasarkan pada hasil simulasi yang menunjukkan hari tersebut sebagai waktu paling efisien. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik dasar. "Kecuali perangkat daerah yang pelayanan publik, seperti di rumah sakit dan sekolah," tegas Dedi.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah melakukan uji coba dua skema pada akhir 2025: WFH penuh setiap Kamis di bulan November, dan sistem 50% pegawai di kantor serta 50% WFH di bulan Desember. Hasilnya, skema satu hari penuh WFH dinilai jauh lebih efektif dalam menghemat biaya operasional seperti listrik dan air.

Meski mendorong efisiensi, Dedi menegaskan bahwa pengukuran kinerja yang ketat tetap wajib dilaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah. "Dari rencana target kerja, pengawasan sampai laporan (tetap dilakukan). Jangan sampai kinerja ASN menjadi tidak efektif," jelasnya.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi khusus atau kebijakan pemerintah pusat. Namun, per Januari 2026, aturan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui keputusan gubernur.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jabar, Nenden Tatin Maryati. Ia menekankan bahwa dampak efisiensi lebih terasa ketika gedung perkantoran dikosongkan secara total dalam satu hari. "Dampak efisiensi lebih signifikan karena penggunaan listrik dan sumber daya lainnya sangat minim ketika para pegawai KDH penuh," ucap Nenden.(*)