TIMES JABAR, MAJALENGKA – Bupati Majalengka, Karna Sobahi menegaskan hingga saat ini belum ada perusahaan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang mengindikasikan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Majalengka menyusul di Jawa Barat sendiri tengah santer isu PHK yang dilakukan oleh para perusahaan.

"Kami akan menelusuri terlebih dahulu perusahaan yang ada di wilayah Majalengka yang memberhentikan karyawannya secara sepihak. Namun, hingga saat ini kami belum menerima laporan adanya PHK buruh dalam jumlah banyak," ujar Bupati Majalengka, Selasa (8/11/2022).

Ia menambahkan, jika nantinya hasil penelusuran ada yang memberhentikan karyawannya secara sepihak. "Maka, kita juga akan menelusuri apa faktornya," kata Bupati Majalengka.

Jangan sampai, kata dia, pihak perusahaan mencari-cari alasan untuk memberhentikan karyawannya. Sebab, ia meyakini hal itu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

"Bisa saja mereka (perusahaan) itu pura-pura. Yang namanya orang bisnis mah kan cari untung, nggak mau rugi. Biasanya unsur kemanusiaan diabaikan," ucapnya.

Berbicara soal PHK, menurut dia, ini langsung berpikiran buruh yang tengah mencari nafkah untuk keluarganya. Ia tak habis pikir jika, ketika sosok pencari nafkah di suatu keluarga tak bisa membawa uang sebagaimana mestinya.

"Kalau ada PHK teh sok langsung perasaan saya mah ka istri, anak, suami, sekolah, makan sehari-hari. Sebagai orang yang punya perasaan kuat terhadap rakyat mah pasti begitu," jelasnya.

"Cerita PHK, cerita penyederhanaan birokrasi, saya itu paling alergi (nggak tega) euy, karena efeknya kepada perasaan," jelasnya menambahkan.

64 Ribu Karyawan Terkena PHK dari 124 Perusahaan Tekstil di Jawa Barat

Sementara itu, menurut informasi yang berhasil dihimpun, bahwa Kabupaten Majalengka sendiri saat ini sudah mulai dibanjiri perusahaan besar, dari mulai garmen, sepatu, hingga makanan kecil. Pabrik-pabrik tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Ligung dan Sumberjaya.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jabar (PPTPJB) Yan Mei mengatakan sejak dua pekan lalu, ada laporan dari 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK dari sejumlah perusahaan tekstil.

"Total PHK itu ada 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan," ucap Yan Mei dikutip dari tempo.co dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu, 2 November 2022.

Ia berujar kondisi ini terjadi lantaran terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor. Di antara perusahaan yang terdampak.

Yan Mei menyebutkan ada 18 perusahaan yang tutup hingga akhirnya terpaksa melakukan PHK terhadap kepada sekitar 9.500 karyawan. Angka total karyawan yang terkena PHK, menurutnya, akan terus berubah seiring laporan yang masuk.

"Namun ia memprediksi jumlahnya terus bertambah hingga tahun depan, terlebih akibat adanya tekanan resesi global. Oleh karena itu kami berharap agar pemerintah dapat segera melakukan kebijakan yang dapat menolong industri tekstil saat ini," harapnya.

Apalagi situasi yang sama tidak hanya terjadi untuk pelaku industri tekstil kecil dan menengah, tetapi terjadi pula pada perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Victoria Secret, dan lainnya. Angka penurunan ekspor yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar itu, menurutnya, telah mencapai 40 hingga 50 persen.

"Kita terus harus bersuara kepada pemerintah, meminta mencari solusi yang terbaik buat situasi yang ada sekarang," ucapnya.

"Kami juga tak ingin lagi melakukan PHK. Sebab jika itu terus terjadi, perusahaan pun akan kesulitan untuk memproduksi pesanan yang ada. Imbasnya, keuangan perusahaan pun akan semakin terganggu," jelasnya. (*)