TIMES JABAR, JAKARTA – Investor asing asal Australia dan China akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Groundbreaking dilaksanalan pada 19-20 September 2024 dan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi menyebut bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking yang akan dilakukan di IKN tersebut merupakan yang ke-8.

“Di antara itu ada dua groundbreaking yang investasi asing, ada satu dari China dan Australia,” ungkap Hasan dikutip dari VOA Indonesia.

Menurutnya, dengan adanya investasi yang murni dari asing, bukan gabungan dengan investor domestik tersebut menandakan adanya kepercayaan pihak swasta, terutama investor asing yang mulai terlihat wujudnya.

“Kita harus paham, mulai dari letter of intent (LOI, MoU), kontrak sampai groundbreaking itu butuh waktu. Jadi bukan berarti hari ini sudah ada LOI, kemudian tiba-tiba besok ada groundbreaking kan prosesnya panjang. Jadi di antara proses yang panjang itu nanti sudah ada dua investasi asing yang akan groundbreaking di IKN, sudah mulai kelihatan wujudnya,” katanya.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, groundbreaking yang akan dilakukan dalam waktu dekat mencapai enam hingga delapan groundbreaking. Dua di antaranya adalah dari investor asing.

“Pertama dari Delonix (perusahaan China) yang akan membangun mal, hotel, apartemen juga pusat perbelanjaan, total investasi sekitar Rp500 miliar, kedua dari Australian Independent School yang juga akan membangun sekolah dan total investasi tahap awal sebesar Rp150 miliar. Jadi in total sekarang sudah ada tujuh kali groundbreaking, berikut ke-8. Dan telah ada 31 investor yang masuk dengan total investasi Rp56,8 triliun,” ungkap Raja Juli.

Lebih jauh, Raja Juli menjelaskan sampai detik ini masih terdapat 61 letter of intent (LOI) dengan kisaran nilai investasi sebesar Rp80,4 triliun. Ia menjelaskan, minat investasi yang paling besar berasal dari investasi langsung yang mencapai Rp49,2 triliun, dan ada juga yang berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (*)