TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Suasana audiensi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya mendadak berubah tegang ketika Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya, Budi Rahman, berdebat sengit dengan perwakilan warga Panglayungan, Kecamatan Cipedes, bernama Azian Fahminudin atau akrab disapa Ozos. 

Video perdebatan berdurasi 1 menit 13 detik itu viral di media sosial, memicu perhatian publik terhadap isu transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Tasikmalaya.

Forum yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya awalnya berjalan normal. Namun, ketika Ozos mempertanyakan kriteria penerima bansos, suasana berubah panas.

Dengan nada tinggi ia melontarkan kalimat, “Ari abdi kurang kumaha? (Saya kurang apa)?” yang kemudian langsung dibalas Budi dengan suara meninggi pula.

Perdebatan itu sontak menjadi sorotan karena memperlihatkan gestur emosional kedua pihak di forum resmi. Hadirin yang menyaksikan termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Heri Ahmadi, perwakilan BNI Cabang Tasikmalaya, serta pihak Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Ozos, nada tinggi Kadinsos sangat disayangkan. “Pertanyaan kami sederhana, kenapa sampai emosi? Ada guru madrasah TK dengan penghasilan Rp100 ribu per bulan yang PKH-nya dicabut karena disebut terindikasi judi online. Ada juga warga yang sampai menangis,” ucapnya.

Ia menilai tuduhan bahwa penerima bansos menggunakan dana bantuan untuk judi online tidak masuk akal. “Ada jompo usia 65 tahun juga disebut terindikasi. Kalau memang ada buktinya, tunjukkan dong. Sampai hari ini kami belum dapat jawaban jelas,” lanjut Ozos.

Di sisi lain, Kadinsos Budi Rahman mengakui emosinya sempat terpancing saat forum berlangsung. Menurutnya, perdebatan itu terjadi karena kedua belah pihak sama-sama meninggikan suara.

“Saudara Ozos naik temperamennya, otomatis saya juga ikut naik. Padahal saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Saya berjuang untuk Kota Tasikmalaya agar bantuan tepat sasaran,” kata Budi.

Ia menjelaskan, data penerima bansos tidak sepenuhnya berada di ranah Pemkot. Dinsos Kota Tasikmalaya bersama BNI Cabang Tasikmalaya hanya menerima data dari pusat, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNI pusat. “Kami sudah melayangkan surat resmi, tinggal menunggu jawaban,” jelasnya.

Budi menambahkan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah dibahas pada 9 September bersama sebagian warga di aula kelurahan. “Waktu itu clear. Tapi sekarang diulang lagi, padahal tinggal menunggu solusi dari pusat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, mengakui bahwa ketegangan dalam audiensi tidak dapat dihindari. “Alhamdulillah setelah audiensi, mereka bersalaman dan melupakan ketegangan akibat perdebatan itu,” katanya.

Heri juga menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan mendorong Kemensos memberikan kejelasan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok miskin desil 1–5 yang seharusnya otomatis mendapatkan bansos.

Kejadian ini menjadi potret nyata problem akurasi data bansos di Indonesia. DTKS yang dikelola Kemensos kerap dipertanyakan validitasnya. Banyak kasus exclusion error, yaitu warga miskin yang tidak masuk data penerima, sementara kasus inclusion error juga terjadi, di mana warga yang dinilai mampu justru menerima bantuan.

Di Kota Tasikmalaya, polemik ini semakin kompleks karena adanya tuduhan penggunaan dana bansos untuk judi online. Isu ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi bagi mereka yang sangat bergantung pada bansos untuk kebutuhan sehari-hari.

Video perdebatan Budi Rahman dengan Ozos yang tersebar di WhatsApp, Facebook, hingga Instagram langsung memicu beragam komentar.

Sebagian masyarakat menilai sikap Kadinsos kurang bijak karena memperlihatkan emosi di forum publik. Namun, ada juga yang memahami bahwa perdebatan soal bansos memang seringkali memicu ketegangan.

Fenomena viral ini membuat isu bansos Tasikmalaya menjadi pembicaraan luas, bukan hanya di tingkat lokal tetapi juga menarik perhatian publik secara nasional. (*)