TIMES JABAR, BANDUNG – Penumpukan sampah masih menjadi isu yang perlu diselesaikan bersama, mulai dari sektor pemerintah, akademisi, hingga komunitas. Sebanyak 1.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya di Kota Bandung atau 0,63 kg tiap orang per hari.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam diskusi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (27/10/2022). 

"Padahal, mindset terhadap sampah itu perlu diubah dari permasalahan menjadi potensi," ucap Ema.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna dalam diskusi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (27/10/2022). (FOTO: Humas Bandung)

Ia memaparkan, mayoritas jenis sampah yang dihasilkan Kota Bandung adalah sisa makanan sebanyak 44,5 persen. Lalu, sampah plastik 16,7 persen. Karton sebanyak 13,2 persen. Kemudian sampah kain sebanyak 4,75 persen.

"Kalau masih dilakukan penanganan dengan cara konvensional, tahun 2023 sampah Kota Bandung bisa sampai 1.700 ton per hari," ujar Ema.

Terlebih Kota Bandung tidak memiliki TPA sendiri, masih bergabung dengan wilayah lain di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat. Belum lagi infrastruktur dan kendala lainnya yang masih menjadi tantangan tersendiri.

"Perlu ada pergeseran paradigma. Jangan jadikan sampah sebagai masalah, tapi benar-benar harus jadi potensi, meski memang ini tidak mudah," ucapnya.

Di Kota Bandung, ada 10 persen RW yang sudah baik penanganan sampahnya. Demi mengoptimalkan penanganan sampah, Pemkot Bandung bersama ITB berkolaborasi dalam program Smart with Living Lab (SWLL).

Acara diskusi Membangun Ekonomi sirkular Menuju Lingkungan Cerdas di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (27/10/2022). (FOTO: Humas Bandung)

"Kemarin sudah menentukan tiga kawasan DDG (Dago DU Ganesha), sekarang ditambah Braga. Kita terus berdiskusi, tak hanya untuk membenahi masalah sampah, tapi juga menangani masalah PKL, parkir liar, dan titik kemacetan yang sering terjadi di empat kawasan ini," ungkapnya.

Bahkan, Kota Bandung telah mendapatkan bantuan dari PUPR berupa Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Refused Derived Fuel (RDF) di Holis.

"Ini bisa menjadi potensi ekonomi dan peluang lapangan kerja yang baru. Ini menjadi salah satu strategi yang sangat efektif jila bisa kita terapkan di seluruh kecamatan," imbuhnya.

Sementara itu, Head of Smart City & Community Innovation Center ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat menjelaskan, SWLL mulai dikembangkan tahun ini dan diusulkan di G20 pada November di Bali.

Ia pun menambahkan upaya minimalisasi dan sirkulasi sampah harus dilakukan agar di masa mendatang tidak terulang lagi persoalan sampah ini. "Agar kehidupan lebih baik, kita minimalisasi sampah, menyirkularsikannya agar bisa lebih diberdayakan," ungkap Suhono.

Di dalam mengelola sampah dan hal-hal lain yang tidak terpakai hingga bisa dipakai dengan maksimal menjadi bagian untuk menuntaskan persoalan SDGs.

Untuk itu pihaknya menyebut dibutuhkannya langkah kolaborasi bersama pemerintah, akademisi, dan sejumlah komunitas agar bisa diselesaikan secara cepat dan terukur.

"Ini kita bahas bersama pemerintah, akademisi, dan komunitas sehingga perspektifnya bisa lebih luas dan bisa bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan beragam persoalan di Kota Bandung," ungkap Head of Smart City & Community Innovation Center ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat. (*)