TIMES JABAR, JAKARTA – Sebuah laporan terbaru dari Forest Declaration Assessment mengungkap bagaimana sistem keuangan global masih menjadi pendorong utama deforestasi dunia. Temuan ini dinilai dapat menantang posisi Indonesia yang tengah mengusung agenda konservasi hutan di forum iklim global COP30, Belem, Brasil.

Dalam laporannya, lembaga tersebut menyebut arus finansial dunia “sangat tidak selaras” dengan tujuan perlindungan hutan. Selama sepuluh tahun terakhir, industri pertanian menerima subsidi hingga USD 409 miliar per tahun, yang terkait dengan 85 persen deforestasi global. Angka itu jauh timpang dibandingkan dana internasional untuk konservasi dan restorasi hutan yang hanya mencapai USD 5,9 miliar, atau setara rasio 200:1.

Forest Declaration Assessment merupakan kajian ilmiah tahunan yang memantau kemajuan global dalam perlindungan hutan, mulai dari tingkat deforestasi, upaya restorasi, hingga keselarasan pendanaan.

Komitmen Indonesia Dipertanyakan di Tengah Ketimpangan Pendanaan Dunia

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengirim delegasi Indonesia ke COP30 untuk membahas keterlibatan Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF)—skema pendanaan hutan tropis yang dipromosikan Brasil. Indonesia telah menyatakan minat untuk bergabung dan turut menyusun aturan pendanaan konservasi.

Namun, janji tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem birokrasi dan tata kelola kehutanan Indonesia siap memenuhi standar konservasi yang ketat? Para pengamat menilai upaya pendanaan hutan global bisa terhambat jika arus finansial dunia masih terus mengalir ke industri yang merusak hutan.

Kontradiksi serupa juga disoroti Global Witness. Sejak Perjanjian Paris 2015, lembaga tersebut mencatat lembaga keuangan internasional meraup keuntungan USD 26 miliar, atau USD 7 juta per hari, dari pembiayaan perusahaan yang terbukti menyebabkan deforestasi.

“Kita menyaksikan bank-bank besar mendanai penjualan hutan hujan dunia dan meraup untung dari kehancuran tersebut,” ujar Alexandria Reid, Kepala Bidang Kehutanan Global Witness.

Desakan Reformasi Sistem Keuangan dan Tantangan Akuntabilitas di Indonesia

Tekanan terhadap lembaga keuangan global juga datang dari kelompok lingkungan. Mereka menilai industri peternakan skala besar menjadi salah satu pendorong utama kerusakan hutan, terutama di Amerika Selatan.

“Model industri daging dan pakan ternak menjadi kontributor utama hilangnya keanekaragaman hayati dan rapuhnya ekosistem dunia,” kata Camila Perussi dari Sinergia Animal, yang bersama Animal Friends Jogja berfokus pada pengurangan penderitaan hewan ternak serta promosi pilihan pangan yang lebih etis di Indonesia. Untuk itu, Ia mendesak bank pembangunan, termasuk Bank Dunia, menghentikan pendanaan bagi peternakan pabrik.

Jika lembaga keuangan internasional tidak menghentikan pembiayaan destruktif tersebut, para aktivis menilai pendanaan hijau, termasuk kontribusi Indonesia di TFFF, akan terus menghadapi hambatan.

Di tingkat domestik, para ahli juga menyoroti persoalan klasik sektor kehutanan Indonesia: korupsi, konflik lahan, dan lemahnya pengawasan. Masalah-masalah ini membuat aliran dana konservasi rentan tidak tepat sasaran, bahkan gagal menyelesaikan akar persoalan deforestasi.

“Reformasi sistem keuangan global harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas di dalam negeri,” ujar Perussi.

Para pengamat menilai efektivitas komitmen Indonesia di TFFF hanya bisa dicapai jika ada kemauan politik yang kuat untuk menindak kepentingan ekonomi yang selama ini mengambil keuntungan dari ekspansi lahan. (*)