TASIKMALAYA – Selama puluhan tahun, sektor peternakan rakyat di Indonesia berjalan dalam sunyi. Ia hidup, tumbuh, dan bertahan bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena daya tahan para peternaknya. 

Domba dan kambing yang digembalakan di desa-desa, termasuk di wilayah Kota Tasikmalaya, sesungguhnya bukan sekadar ternak, melainkan denyut ekonomi rakyat yang jarang diperhitungkan secara strategis.

Realitas ini kembali mengemuka setelah beberapa pengusaha peternakan terlibat diskusi dengan tim dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI beberapa waktu lalu.

Diskusi tersebut membuka kembali luka lama yang selama ini dirasakan para peternak, tetapi jarang benar-benar disuarakan secara jujur di ruang kebijakan nasional.

Minim Perhatian Negara

Pengurus Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Kota Tasikmalaya Widi Rinaldi menegaskan bahwa sektor peternakan rakyat khususnya domba dan kambing merupakan salah satu fondasi ekonomi desa yang berjalan tanpa cukup perhatian strategis dari negara.

“Peternak selama ini dipaksa mandiri. Bukan mandiri karena diberdayakan, tapi mandiri karena memang tidak ada sistem besar yang melindungi keberlangsungan usaha mereka,” ungkap Widi kepada TIMES Indonesia melalui telepon selulernya. Minggu (15/2/2026).

Kemandirian yang dimaksud bendahara HPDKI Kota Tasikmalaya ini bukanlah kemandirian ideal yang lahir dari akses modal, teknologi, dan pasar yang adil.

Yang terjadi justru sebaliknya, peternak bertahan dengan modal terbatas, risiko tinggi, dan tanpa instrumen pengaman ketika usaha mereka terguncang.

Tak dapat dimungkiri, pemerintah telah menggulirkan berbagai program. Bantuan ternak pernah turun, pelatihan digelar, dan pendampingan sesekali dilakukan.

"Namun pertanyaannya sederhana, apakah semua itu menyentuh akar persoalan?"tanya Widi.

Dalam banyak kasus, jawabannya tidak. Program-program tersebut kerap bersifat jangka pendek, seremonial, dan tidak berbasis pada realitas usaha peternakan rakyat. 

Bahkan, tak jarang bantuan yang terlihat 'membantu' justru berubah menjadi beban ekonomi baru karena tidak sesuai kebutuhan lapangan mulai dari pakan yang tidak berkelanjutan hingga teknologi yang sulit dioperasikan peternak kecil.

Bertahan di Tengah Kepungan Risiko

Sementara program datang dan pergi, risiko yang ditanggung peternak terus membesar dari tahun ke tahun.

Beberapa di antaranya adalah harga pakan yang terus naik, inflasi yang menekan daya beli masyarakat, siklus harga ternak yang tak stabil, tak adanya instrumen pengaman saat pasar jatuh, akses pembiayaan yang masih terbatas dan hilirisasi produk ternak yang nyaris tak tersentuh.

Dalam kondisi seperti ini, peternak bukan lagi berbicara soal ekspansi, melainkan sekadar bertahan hidup. Jika dihitung secara makro, nilai ekonomi yang berputar di sektor peternakan rakyat sesungguhnya sangat besar. 

Ironisnya, sektor lain menurut Widi  sudah berbicara tentang efisiensi, digitalisasi, hingga ekspansi global sementara peternak rakyat masih berjuang pada level paling dasar.

"Sudah saatnya kita jujur mengakui bahwa peternakan rakyat bukan sektor kecil."tandasnya

Menanti Keberpihakan yang Lebih Serius

Menurut Widi peternakan merupakan penopang ekonomi desa, penjaga ketahanan pangan protein hewani dan sebagai penggerak perputaran uang di daerah ketika peternak melemah, efek dominonya langsung terasa.

"Ekonomi lokal ikut lesu, daya beli menurun, dan ketahanan pangan daerah terancam. Bukan bantuan, tapi keberpihakan,"tandas Widi.

Menurut Widi, yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan yang serius dan terstruktur.

Bayangkan jika negara mulai memandang peternakan rakyat sebagai sektor strategis nasional, ada roadmap jangka panjang, ada kebijakan stabilisasi harga, ada dukungan genetik dan peningkatan produktivitas.

"Kemudian ada skema pembiayaan yang ramah peternak, perlindungan saat krisis pasar dan ada penguatan dan kepastian akses pasar."terangnya.

Peternak tidak meminta dimanjakan. Mereka hanya menginginkan ekosistem yang adil untuk bertumbuh.

Paradigma lama yang memandang peternak sebagai pelaku usaha tradisional perlu diakhiri. Pada hakikatnya, peternak adalah entrepreneur sektor pangan penjaga rantai pasok protein hewani nasional.

Momentum transisi ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia seharusnya menjadi titik balik. Negara perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai arsitek masa depan peternakan nasional.

“Peternakan rakyat tidak butuh dikasihani. Peternakan rakyat butuh diperhitungkan.Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita yang menyuarakan, siapa lagi?"pungkasnya. (*)