TIMES JABAR, JAKARTA – Di Indonesia, jarang ditemukan kepemimpinan politik yang dinjeksi secara nyata oleh nilai-nilai kebudayaan lokal. Kang Ddey Mulayadi—selanjutnya ditulis KDM—adalah pengecualian. Ia populer, selain karena intensinya terhadap issu-issu kebudayaan dalam kepemimpinan politiknya sejak menjadi Bupati Purwakarta (2008-2018).

Juga karena kesadarannya terhadap model komunikasi gaya baru melalui platform media sosial seperti You Tube, Instagram dan TikTok dengan jutaan followers. Karena modal dan model itu pulalah dinatara yang menjelaskan kemenengannya dalam ajang pilgub Jawa Barat tahun 2024 dengan meraih angka kemenangan sebesar 14.130.192 suara atau 62,22 persen. 

Selain rekam jejak dirinya dan partai politik pendukung sebagai pemeenang pilpres, KDM telah menjadi bagian yang identik dengan identitas kesundaan dengan seluruh plus-minusnya.

Dari Wawasan Budaya ke Tindakan Politik

Dalam salah satu wawancara di sebuah podcast, KDM mengkui bahwa ia menjadi salah satu dari pengagum pemikir Islam Indonesia Nurcholish Madijd yang dikenal dengan diskursus Keislaman, kemdorennan, dan keindonesiaan. 

Sebagai pengagum, ia berusaha menerjemahkan dalam banyak tindakan politik kebijakannya sebagai kepala daerah tentang integrasi dan implemntasi nilai-niai keislaman, kemodernanan dan kesundaan sebagai wujud dari keindonesiaan dalam lokus demografi dan psikografi Jawa Barat. 

Dengan kesadaran itu, secara teoritis dapat dipertangungjawabkan bahwa kebudayaan dapat menjadi kontrol tindakan politik agar lebih bermartabat dalam pengertian tidak tercerabut dari akar peradaban suatu bangsa.

Dengan kalimat yang lain, setiap dinamika bernegara, termasuk berpolitik dalam konteks Indonesia mesti bertolak dari sumber nilai dan norma utama kemanusiaan dan kebudayaan Indonesia.

Karut-marut kehidupan politik belakangan ini, terutama hilangnya rasa malu dan bersalah dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pudarnya kesadaran pelestarian lingkungan, terpeliharanya budaya sogok-menyogok, dan demoralisasi lainnya diantaranya dipicu oleh hilangnya kesadaran berkebudayaan Indonesia dalam pengertian yang lebih luas. 

Nilai-nilai kebudayaan masih ditempatkan sebagai “benda abstrak” yang tersimpan dalam kesadaran kognitif dan paling jauh hanya sebatas materi pelajaran di sekolah dan bahan-bahan seminar. Nilai-nilai budaya masih jauh dari tindakan dan gerakan sosial yang berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari.

Budayaisasi Tindakan Politik

Dalam tampilan visualnya yang banyak viral di berbagai platform media sosial, KDM kerap menunjukkan tindakan politik sebagai pemangku kebijakan dengan menunjukkan referensi budaya orang Sunda. Ia cukup fasih melafalkan wawasan dan ajaran kesundaan untuk menopang tindakan-tindakan politiknya. 

Sebagai contoh, KDM, dalam sambutannya pada ulang tahun Kabupatenn Subang menjelaskan filosofi kesenian sesingaan yang merupakan kesenian khas Subang. Kesenian Sisingaan terdiri dari 4 orang yang menggotong dan satu seorang anak yang naik patung singa. 

Kesenian Sisingaan melambangkan bahwa kodrat hidup harus memenuhi empat unsur yang mengarah kepada satu yaitu yang kelima yaitu pancer. Empat unsur itu adalah tanah, air, angin, dan api yang keempatnya menyatu kepada ruh yang akan melahirkan spiritualitas religius.

Tidak ada air yang mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Air sebagai simbol bahwa manusia tidak sombong, selalu merendah, tidak merasa paling tinggi. Unsur tanah merupakan simbol kesabaran. Apapun perlakuan terhadap dirinya tidak menjadikan amarah, bisa menjaga emosi. 

Angin yang selalu menyampaikan apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Kalau yang ditiup bau tak akan berubah menjadi wangi. Selalu menyala seperti api yang memberi semangat sekaligus sebagai penerang.

Apabila keempat unsur tersebut dilaksanakan akan melahirkan kehidupan yang religius dalam setiap aspek kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yaitu ada syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat.

Filosofi budaya Sunda (Subang) ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang bagi KDM dapat diwujudkan dalam tindakan yang terukur dan berdampak sebagai perwujudan akhlak orang Sunda yang disinari oleh budaya lokal dan keuniversalan Islam. Sehingga, diskursus budaya dan norma agama menjadi konkrit dan terasa sebagai “tindakan baik” yang bersifat sosiologis. 

Yang menarik, wawasan kebudayaan dan keislaman dalam diri KDM, tidak hanya terlihat pada orasi-orasinya yang artikulatif. Melainkan terwujud dalam kebijakan-kebijakannya yang mudah dirasakan dan terukur. Terlepas tindakan itu dipersepsi sebagai “pencitraan politik” atau bukan, ia telah menjadi gambaran integrasi wawsan kebudayan dan tindakan politik. 

Budaya, di tangan KDM sebagai pemimpin politik menjadi contoh yang dapat ditularkan kepada struktur aparatur pemerintah dari wilayah profinsi hingga keluarahan/desa.

KDM, sebagai politisi-budayawan yang memiliki aparatur dan anggaran dapat menginjeksi dengan mudah berbagai kebijakannya dengan wawasan kebudayaan, setidaknya budaya orang Sunda.

Mengukur Indikator Keberhasilan

Sebagaimana persepsi umum yang mengatakan wilayah budaya masih abstrak dan tindakan politik yang penuh aral-lintang, mau tidak mau harus didekati dengan dua cara sekaligus: perubahan prilaku sebagai ekspresi kebudayaan yang bersifat intangible dan tidak dapat diukur dalam rentang waktu usia jabatan seorang kepala daerah dan perubahan yang bersifat tangible. 

Sebagai budayawan, KDM menghendaki kembalinya kesadaran orang Sunda, setidaknya bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat agar kehidupannya dibimbing oleh nilai-nilai tradisi kesundaan sebagai tanggung jawab nasionalismenya sebagai warga bangsa. 

Sebagai politsi-kepala daerah, ia menghendaki agar keputusan-keputusan politiknya berdampak secara langsung kepada masyarakat Jawa Barat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam visi-misi dan program kerjanya sebagai kepala daerah. 

Dalam seartus hari kerjanya, KDM memang “menggebrak” warga Jawa Barat dan juga jagat nasional. Pandangan umum tentang peyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya adalah masalah pembangunan di Puncak-Bogor telah “diobrak-abrik” KDM dengan langsung merobohkan salah satu tempat wisata yang dianggap telah menyalahi prinsip-prinsip lingkungan. 

Ia juga dengan tanpa “tedeng aling-aling” seperti filosofi angin yang jujur meniupkan udara, membuka informasi pendapatan pajak kendaraan bermotor dan peruntukannya. 

Dengan data-data itu, KDM berkeyakinan pada akhir tahun 2026, tidak ada lagi jalan-jalan  propinsi yang rusak. Langkah-langkah efisiensi anggaran, sebagaimana keputusan pemerintah pusat, harus pula dilihat perwujudannya dalam skala pemerintah daerah.

Last but not least, sebagai kepala daerah, KDM dengan pengalamannya sebagai eksekutif dan legislatif, mengetahui benar bagaimana ia mengukur keberhasilannya baik yang tangible maupun yang intangible. 

Atrubusinya sebagai “politisi-kepala daerah” dan sebagai budayawan yang akrab dengan media sosial pada akhirnya akan disorot sebagai model kepemimpinan politik yang mengintegrasikan wawasan budaya dan agama dalam kepemimpinan politiknya. 

Dalam perjalanan sejarah kepemimpinan politik ke depan, KDM akan diabadikan sebagai orang Sunda yang menyadarakan kesundaannya dalam wujud tata kelola pemerintahan di tanah Sunda.

***

*) Oleh : Abdul Mukti Ro’uf, Dosen Filsafat dan Pemikiran Islam di Magister Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.