TIMES JABAR, JAKARTA – Pendidikan merupakan investasi kemajuan bangsa. Maka upaya mendorong mutu pendidikan harus terus dilakukan. Selama setahun terakhir, berbagai program pendidikan menunjukkan dampak dan capaian positif. Dari perbaikan sarana dan pemerataan akses pendidikan, digitalisasi pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.

  Salah satu pilar dari capaian tersebut adalah revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB. Dengan anggaran mencapai Rp16,97 triliun, program ini berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan, alokasi berhasil menjangkau 15.523 satuan pendidikan. 

Di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah target awal sasaran penerima manfaat program adalah 9.429 sekolah, terdiri dari 1.241 PAUD, 4.053 SD, 2.753 SMP, dan 1.382 SMA. 

Setelah pemantauan dan evaluasi, jumlah dioptimalkan menjadi 13.777 sekolah dengan penggunaan anggaran sebesar Rp16,9 triliun dari jenjang PAUD hingga SMA.

Kemudian di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), realisasi juga mengalami kenaikan sekitar 100 persen dari target awal. Dari target 982 menjadi 1.943 satuan pendidikan. 

Terdiri dari 1.439 sekolah menengah kejuruan (SMK), 382 sekolah luar biasa (SLB), 122 satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB) (Kemendikdasmen.go.id, 9/10/2025). 

Hasil yang melampaui target perlu diapresiasi. Tak sekadar angka, capaian tersebut adalah representasi tersedianya ruang-ruang kelas yang lebih layak, fasilitas belajar yang lebih memadai, dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi jutaan anak Indonesia. Itu semua merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas.

Kemudian, kompetensi dan kesejahteraan guru ditingkatkan melalui alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Meliputi tunjangan profesi guru non-ASN sebesar @2juta untuk lebih dari 785 ribu guru, BSU @300 ribu bagi 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN, insentif guru non ASN @300 ribu per bulan selama 7 bulan, hingga fasilitas pengembangan karir S1/D4 untuk 16.197 guru dan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804 ribu.

Bagi guru ASN, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp70 triliun yang telah dialokasikan untuk 1.522.722 guru melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG), 332.170 guru melalui Dana Tambahan Penghasilan (DTP), dan 62.536 guru melalui Tunjangan Khusus Guru (TKG). 

Diharapkan, berbagai tunjangan hingga fasilitasi tersebut dapat mendorong kesejahteraan guru sehingga meningkatkan semangat dan dedikasi dalam mendidik. 

Selain itu, digitalisasi pendidikan juga terus didorong sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Wujud konkretnya adalah penyaluran 288.000 Interactive Flat Panel ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia. 

Seperti dikatakan Mendikdasmen Abdul Muti, digitalisasi adalah jalan menuju keadilan pengetahuan. Ini adalah upaya agar siswa dari daerah mana pun di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengakses pengetahuan. 

Di samping memperbaiki infrastruktur dan menyediakan sarana, afirmasi penting diberikan demi menjamin setiap anak Indonesia memiliki kesempatan sama untuk sekolah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 

Dalam hal ini, Program Indonesia Pintar (PIP) menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun, sementara beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar. 

Selain itu, Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui DAK Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan.

Angka-angka tersebut menggambarkan upaya mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan akses merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

Upaya pemerataan juga tercermin dari kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesiatermasuk dari keluarga kurang mampudapat mengakses pendidikan yang adil, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.

Terbukti, SPMB mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan data dari Katadata Insight Center (KIC), tingkat awareness publik terhadap SPMB mencapai 80%. Mayoritas responden menilai sistem ini lebih baik dibandingkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya (88%) dan bahkan sesuai dengan harapan (90%). 

Hasil survei menggambarkan SPMB disambut baik dan dianggap efektif dalam menciptakan proses penerimaan siswa baru yang lebih transparan (kejelasan kuota, jumlah pendaftar, peringkat pendaftar), merata, dan adil.

Dilatarbelakangi kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid yang terstandar, maka diadakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) berdasarkan kebijakan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025. 

TKA menyediakan bentuk capaian akademik yang objektif dan terstandar untuk menjawab tantangan adanya penilaian yang beragam antar sekolah. TKA juga menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Laporan survei KIC (September 2025) mengungkap baru 4 dari 10 orang tua murid (41,5%) yang memahami TKA dengan benar. Hanya 13,3% orang tua memahami bahwa TKA bukan syarat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. 

Temuan lain, baru 46,2% orang tua murid yang paham bahwa TKA tidak wajib diikuti semua murid, 38,9% yang memahami TKA tidak menentukan kelulusan, dan hanya 21,6% paham bahwa TKA tidak menggantikan Ujian Nasional (UN). Jadi, masih dibutuhkan sosialisasi yang efektif agar urgensi TKA benar-benar dipahami, baik oleh siswa maupun orang tua siswa. 

Setahun merupakan waktu singkat jika kita bicara pendidikan, namun cukup untuk meletakkan fondasi yang dapat melahirkan harapan bagi masa depan pendidikan Indonesia. Program-program yang terbukti berdampak positif mesti dikawal agar terus disempurnakan secara berkelanjutan. 

Tantangan masih panjang. Evaluasi yang sistematis dan mengakomodir segala bentuk masukan dan kritik juga penting demi efektivitas dan kesuksesan program. Ini adalah awal menuju pendidikan Indonesia yang lebih merata, inklusif, adil, dan berkualitas.

***

*) Oleh : Al Mahfud, Aktif Menulis Topik-topik Pendidikan, Opini, Esai, dan Ulasan Buku di Berbagai Media.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.