TIMES JABAR, PACITAN – Politik identitas kini menjadi suatu fenomena politik yang berfokus pada identitas kelompok dalam konteks politik. Di Indonesia, politik identitas telah memainkan peran yang signifikan dalam dinamika politik negara ini. Beberapa contoh politik identitas yang penting di Indonesia meliputi agama, suku, dan etnis.

Agama memainkan peran yang sangat penting dalam politik identitas di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, agama Islam seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik. Partai politik dan kelompok masyarakat sering kali menggunakan narasi agama dan identitas Islam dalam kampanye politik mereka.

Suku dan etnis juga merupakan faktor penting dalam politik identitas di Indonesia. Negara ini memiliki beragam kelompok etnis dan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Kadang-kadang, politik identitas suku atau etnis dapat muncul dalam bentuk penekanan terhadap kepentingan kelompok tertentu atau dalam konflik antara kelompok-kelompok tersebut.

Sejarah politik identitas di Indonesia juga terkait dengan isu-isu seperti otonomi daerah dan separatisme. Beberapa daerah di Indonesia memiliki identitas etnis atau suku yang kuat dan telah menyuarakan aspirasi untuk memperoleh otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Isu-isu ini telah menjadi perdebatan politik yang signifikan di Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa politik identitas tidak selalu memiliki dampak negatif. Politik identitas juga dapat menjadi sarana bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau yang kurang diwakili untuk menyuarakan kepentingan mereka dan memperjuangkan kesetaraan. Dalam konteks demokrasi, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara menghargai identitas kelompok dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara terus-menerus dihadapkan pada tantangan dalam menangani politik identitas. Mengelola politik identitas yang kompleks dan mempromosikan inklusivitas adalah langkah penting dalam membangun negara yang kuat dan harmonis.

Politik identitas di Indonesia mencakup berbagai aspek dan manifestasi. 

Agama Sebagai Faktor Dominan

Agama, terutama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia, memiliki pengaruh yang kuat dalam politik identitas. Partai politik sering menggunakan narasi agama untuk mendapatkan dukungan politik. Isu-isu terkait agama, seperti penegakan hukum Islam atau perlindungan terhadap hak-hak umat Muslim, seringkali menjadi perhatian dalam debat politik.

Politik Suku dan Etnis

Indonesia memiliki keragaman etnis dan suku bangsa yang kaya. Politik identitas sering kali muncul dalam bentuk penekanan terhadap kepentingan kelompok etnis atau suku tertentu. Beberapa kelompok masyarakat berupaya mempertahankan dan mempromosikan identitas budaya mereka melalui partisipasi politik.

Sentimen Nasionalisme

Meskipun politik identitas berbasis kelompok etnis atau suku ada di Indonesia, nasionalisme juga memainkan peran penting. Sentimen nasionalis sering kali diungkapkan dalam konteks politik identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Otonomi daerah dan separatisme: Beberapa daerah di Indonesia memiliki identitas etnis atau suku yang kuat dan berusaha memperoleh otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Isu-isu separatisme terkait politik identitas juga muncul di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua.

Kelompok Minoritas

Politik identitas juga berkaitan dengan perlindungan dan perjuangan kelompok minoritas, seperti agama-agama non-Islam, suku-suku minoritas, atau kelompok LGBT. Mereka seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan dan kesetaraan dalam konteks politik.

Peran Media Sosial

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam politik identitas di Indonesia. Platform media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi politik identitas, memobilisasi dukungan, dan mengorganisir kelompok-kelompok identitas.

Bahaya Politik Identitas

Seperti diketahui, politik identitas mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok, seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang budaya. 

Bahaya yang mungkin terkait dengan politik identitas termasuk:

1.Polaritas dan Konflik: Politik identitas cenderung mempertajam perbedaan antara kelompok dan memperkuat perasaan "kita melawan mereka". Ini dapat memicu polarisasi sosial yang lebih besar dan berpotensi memicu konflik antara kelompok yang berbeda.

2. Ketidakadilan dan Diskriminasi: Saat politik identitas mendominasi agenda politik, ada risiko munculnya diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda atau tidak relevan. Upaya untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan satu kelompok tertentu dapat mengesampingkan kepentingan kelompok lain, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

3.Penurunan Kualitas Debat: Fokus pada politik identitas sering kali mengarah pada penurunan kualitas debat politik. Diskusi lebih cenderung berpusat pada perasaan, afiliasi kelompok, dan retorika emosional daripada pada isu-isu substansial. Hal ini dapat menghambat pemahaman dan pencarian solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi masyarakat.

4. Pengalihan dari Isu Utama: Politik identitas dapat memalingkan perhatian dari isu-isu pokok yang mungkin lebih penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fokus yang terlalu besar pada identitas kelompok dapat mengaburkan isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, atau perubahan iklim yang mungkin memerlukan perhatian lebih besar.

5. Fragmentasi Sosial: Politik identitas berpotensi memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini dapat mengurangi solidaritas dan kerjasama antara kelompok-kelompok, dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar.

Meskipun ada bahaya yang terkait dengan politik identitas, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa perjuangan untuk pengakuan, keadilan, dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau diskriminasi juga merupakan aspek penting dalam masyarakat. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara memperjuangkan kepentingan kelompok dan menghindari konflik serta ketidakadilan yang tidak diinginkan.

Penting untuk diingat bahwa politik identitas di Indonesia tidak selalu negatif atau konflik. Ada juga upaya untuk mempromosikan inklusivitas, toleransi, dan kerukunan antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda. Bagaimanapun, pengelolaan politik identitas yang kompleks tetap menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun kesatuan dan harmoni.

***

*) Oleh: Yusuf Arifai, Jurnalis TIMES Indonesia Biro Kabupaten Pacitan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.