BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan.

Fasilitas itu dijamin tersedia, baik di sekolah negeri maupun swasta, pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Purwanto menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.

“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujarnya pada Kick Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung.

Kadisdik menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal siswa, seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Baca juga

Jembatani Kampus dan Industri, Unsil Tasikmalaya Cetak Creativepreneur Muda Melek Finansial

“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan, komitmen tersebut merupakan bagian dari tekad Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.

Selain memastikan pembiayaan pendidikan, Disdik Jabar juga akan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri dan swasta agar seluruh lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan.

Baca juga

Rina Nengsih Harumkan Nama Majalengka, Raih Juara I Nasional Lomba Karya Tulis Pendidikan

“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.

Untuk wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah tetap menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan.

“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” katanya.

Kick Off SPMB menjadi awal sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai tahapan pelaksanaan SPMB 2026, termasuk akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat. (*)