TIMES JABAR, MALANG – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen RI) telah mengumumkan perubahan signifikan dalam mekanisme penerimaan siswa baru. Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan pendekatan zonasi, diubah menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan pendekatan domisili.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi sistem sebelumnya.

Sistem zonasi diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa siswa dapat bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, mengurangi disparitas antara sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Pada 2018, sistem ini disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yang menegaskan pentingnya pendekatan zonasi dalam PPDB. Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakakuratan data alamat dan potensi manipulasi domisili, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Perbedaan Sistem Zonasi dan Domisili

Dalam sistem zonasi, penerimaan siswa didasarkan pada radius atau jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju. Siswa yang berada dalam zona terdekat dengan sekolah mendapatkan prioritas utama dalam penerimaan.

Namun, pendekatan ini seringkali menimbulkan permasalahan terkait penentuan batas zona dan potensi manipulasi data alamat.

Sementara itu, pendekatan domisili yang diterapkan dalam SPMB menitikberatkan pada alamat resmi yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) atau dokumen kependudukan lainnya.

Dengan demikian, penerimaan siswa akan lebih transparan dan akurat, karena didasarkan pada data administrasi kependudukan yang valid. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi alamat dan memastikan bahwa siswa diterima di sekolah sesuai dengan domisili resmi mereka.

Alasan Perubahan Kebijakan

Perubahan dari sistem zonasi ke domisili didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses pendidikan yang masih terjadi di beberapa daerah.

Dengan pendekatan domisili, diharapkan distribusi siswa ke sekolah-sekolah negeri dapat lebih merata dan sesuai dengan kapasitas yang ada.

Selain itu, pendekatan domisili diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa baru. Dengan menggunakan data kependudukan yang valid, potensi kecurangan seperti manipulasi alamat dapat diminimalisir.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Tantangan dan Harapan

Meskipun perubahan ini diharapkan membawa perbaikan, implementasinya tidak akan lepas dari tantangan. Salah satunya adalah memastikan keakuratan dan validitas data kependudukan yang digunakan sebagai dasar penerimaan.

Kerjasama antara Kemendikdasmen dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjadi kunci suksesnya implementasi sistem ini.

Selain itu, sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai perubahan sistem ini sangat penting. Orang tua dan calon siswa perlu memahami mekanisme baru ini agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahpahaman.

Diharapkan, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, tujuan pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.  (*)