TIMES JABAR, BANGKALAN – Sejalan dengan aksi nasional yang dipelopori oleh Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), ratusan dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja dosen (Tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020.

Aksi pada Senin (3/2/2025) yang dipimpin oleh Dr. Mokh. Rum dari Fakultas Pertanian ini berlangsung di lingkungan kampus dengan melakukan longmarch sebagai simbol protes.

Dalam orasinya, Prof. Muh. Syarif, M.Si., CAN, CPA, mantan Rektor UTM, menyoroti ketidakadilan yang dirasakan dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Menurutnya, dosen ASN di kementerian lain telah menerima Tukin sejak 2012, sementara dosen Kemendiktisaintek harus menunggu tanpa kepastian.

“Penundaan pembayaran ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjadi bentuk diskriminasi yang mencederai semangat keadilan bagi para dosen,” tegas Prof. Syarif.

Dukungan serupa datang dari Prof. Masduki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) serta Prof. Dr. Drs. H. Pribanus Wantara, M.M., Guru Besar Manajemen Pemasaran Produk Fakultas Ekonomi. Mereka sepakat bahwa pemerintah harus bersikap adil dengan membayarkan hak Tukin bagi seluruh dosen ASN tanpa diskriminasi.

Demonstrasi di UTM ini adalah bagian dari gerakan serentak yang juga dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Di Jakarta, ADAKSI mendesak pemerintah untuk tidak hanya membayar Tukin yang tertunda tetapi juga memastikan anggaran Tukin masuk dalam APBN 2025.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Prof. Togar M. Simatupang, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah mengajukan anggaran Tukin sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025. Namun, dana tersebut baru akan cair setelah Peraturan Presiden disahkan, yang hingga kini masih belum ada kepastian.

Dengan aksi ini, para dosen UTM berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini, mengakhiri ketidakadilan, dan memastikan hak Tukin bagi seluruh dosen ASN di Indonesia. (*)