PANGANDARAN – Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pangandaran menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memenuhi standar pengelolaan limbah sesuai ketentuan.

Anggota Satgas MBG Pangandaran, Irwansyah, mengatakan temuan tersebut diperoleh saat melakukan peninjauan lapangan, salah satunya di wilayah Langkaplancar.

"Masih ada SPPG yang belum memenuhi kriteria instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai juknis yang ditetapkan," kata Irwansyah, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, standar tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025 yang mengatur baku mutu serta teknologi pengelolaan air limbah dmestik dan sampah pada kegiatan SPPG.

Menurutnya, regulasi tersebut mewajibkan setiap dapur MBG memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai untuk menjaga kualitas lingkungan.

Baca juga

Jusuf Kalla Dorong Masjid Agung Bandung Jadi Motor Kemakmuran Umat, Tak Sekadar Tempat Ibadah

Sebagai bagian dari Satgas MBG, pihaknya memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap standar operasional SPPG, termasuk aspek keamanan pangan dan pengelolaan lingkungan.

"Kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh SPPG berjalan sesuai standar," ujarnya.

Irwansyah menegaskan, SPPG yang ditemukan tidak sesuai standar akan diberikan peringatan untuk segera melakukan perbaikan.

Namun, jika dalam waktu dua minggu tidak ada tindak lanjut, Satgas akan mengambil langkah tegas.

Baca juga

13 Negara Siap Meriahkan Festival Layang-Layang Internasional 2026 di Garut

"Jika tidak kooperatif dalam waktu dua minggu, kami akan merekomendasikan dapur tersebut untuk ditutup," tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan.

"Tujuannya agar program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan," pungkasnya. (*)